Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
ADA dua orang yang saat ini menjadi calon wakil pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka ialah Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria dan politisi PKS Nurmansjah Lubis.
Berdasarkan penelusuran laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), kedua tokoh itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan.
1. Ahmad Riza Patria
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria. (MI/Susanto)
Dia telah menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai 29 Maret 2012 selaku calon wakil gubernur dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012 mendampingi Hendardji Soepandji melalui jalur independen.
Dalam laporan pada 2012, Riza Patria menyampaikan total harta Rp2.789.050.923.
Dari kekayaannya itu, antara lain terdiri dari aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan seluas 92,7 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp1,2 miliar dan aset bergerak berupa alat transportasi senilai Rp617.000.000.
Baca juga: Ahmad Riza Patria: Terimakasih PKS Memilih Saya
Ada tiga kendaraan yang menjadi harta bergerak berupa alat transportasinya yakni Ford Escape produksi 2003, BMW X5 produksi 2001, dan Mercedes Benz produksi 1997.
Lalu, pada 2 Maret 2016, Riza menyerahkan LHKPN sebagai anggota DPR hasil Pemilu 2014 dengan total harta Rp17.767.410.555.
Dari jumlah itu, aset tanah dan bangunan menjadi senilai Rp14.136.000.000 seiring penambahan aset berupa tanah di Jakarta Selatan dan warisan tanah dan bangunan di Jakarta Pusat dan Kabupaten Tangerang, Banten.
Kendaraannya juga bertambah Toyota Vellfire keluaran 2011, Toyota Avanza produksi 2013, dan Honda Freed produksi 2015 dengan nilai total Rp1.617.000.000.
Dan pada 15 April 2019, Riza Patria kembali melaporkan LHKPN sebagai anggota DPR dengan total harta Rp19.423.179.684.
Pada laporan ini, kendaraannya menjadi tiga unit yakni Toyota Vellfire 2011, Honda Freed 2015, dan Toyota Innova 2018 senilai Rp1.008.000.000.
Adapun harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tetap dengan nilai menjadi Rp17.200.000.000.
2. Nurmansjah Lubis
Politisi PKS Nurmansjah Lubis. (MI/Suryani Wandari).
Dia melaporkan LHKPN pada 19 Januari 2005 dengan total harta Rp184.276.911.
Baca juga: Nurmansjah Lubis: Riza Patria di DPR Saja, Gue Wagub!
Hartanya itu antara lain terdiri dari tanah dan bangunan seluas 164 meter persegi di Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, senilai
Rp38.404.000.
Adapun kendaraan, dia mencatatkan sebuah mobil Toyota Kijang keluaran 2002 seharga Rp125 juta.
Dia juga memiliki logam mulia senilai Rp7.700.000 dan giro senilai Rp13.172.911. (X-15)
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.
IAI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, dalam mewujudkan kebijakan pembangunan kota
Diusulkannya Zita jadi cawagub DKI murni aspirasi dari kader, simpatisan, dan jaringan partai di Jakarta.
Meski banyak nama dari partai lain, dia mengatakan PAN akan konsisten menawarkan nama Zita uAnjani ntuk menjadi calon wakil gubernur Jakarta.
Pada tahun 2022 dan 2023, Jatim mendapat penghargaan sebagai provinsi terinovatif dalam ajang nasional Innovative Government Award yang diselenggarakan Kemendagri.
Warganet ramai-ramai menolak RUU DKJ lantaran bisa menghapus hak pilih warga Jakarta dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.
Akan terjadi ketidakjelasan sistem bila Jakarta dijadikan provinsi administratif dengan penunjukan gubernur dan wakil gubernur secara langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved