Warga Jabodetabek Pengguna Transportasi Umum Baru 32 Persen

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku masih kesulitan mengajak warga Jabodetabek menggunakan transportasi umum. Hal itu dinyatakan dalam Rapat Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Hotel Le Meridien, Selasa (4/2).

Masyarakat yang menggunakan transportasi umum masih sangat minim dan hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Padahal pemerintah telah membangun transportasi umum secara masif, seperti MRT dan LRT.

"Dengan adanya MRT dan LRT, menandai angkutan massal jadi solusi dan keniscayaan. Angkutan massal bisa jadi efisiensi," ungkap Budi Karya.

Saat ini, lanjut Budi, baru 32% warga di Jabodetabek yang menggunakan transportasi umum. Idealnya, transportasi umum dikatakan baik apabila digunakan warga hingga mencapai 60-80%. Ia mencontohkan dengan pengguna transportasi dari Jepang dan Singapura yang mencapai angka 60%.

"Kita memang masih lihat jumlah pengguna angkutan umum belum banyak, baru 32%. Padahal di Singapura, di Jepang 50-60%. Ini akan jadi tujuan utama," tutur Budi Karya.

Baca juga: Transportasi Berbasis Rel di Depok Butuh Rp12 Triliun

Hal ini menjadi pertimbangan untuk selalu mendorong dibangunnya transportasi umum di Jabodetabek.

Ia menambahkan rencana terdekat, RITJ berkoordinasi dengan daerah-daerah untuk memetakan permasalahan dan kemudian bekerja sama dengan swasta.

"Sekian hari, pemerintah makin banyak tanggung jawabnya, kita harapkan swasta bisa ikut dalam program-program tersebut," imbuhnya.

Seperti MRT di Tangerang, proyek yang sudah masuk RITJ ini sedang dalam penyusunan pendanaan yang lebih konkret sehingga investor bisa tertarik. Setidaknya pengelola membutuhkan dana Rp20 triliun untuk membangun MRT Tangerang.

"Kalau jalan MRT itu 1 km butuh Rp800 miliar-1 triliun. Jadi kalau Tangerang yang akan dibangun sejauh 20 km berarti butuh Rp20 triliun," pungkasnya.(OL-5)