Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku masih kesulitan mengajak warga Jabodetabek menggunakan transportasi umum. Hal itu dinyatakan dalam Rapat Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Hotel Le Meridien, Selasa (4/2).
Masyarakat yang menggunakan transportasi umum masih sangat minim dan hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Padahal pemerintah telah membangun transportasi umum secara masif, seperti MRT dan LRT.
"Dengan adanya MRT dan LRT, menandai angkutan massal jadi solusi dan keniscayaan. Angkutan massal bisa jadi efisiensi," ungkap Budi Karya.
Saat ini, lanjut Budi, baru 32% warga di Jabodetabek yang menggunakan transportasi umum. Idealnya, transportasi umum dikatakan baik apabila digunakan warga hingga mencapai 60-80%. Ia mencontohkan dengan pengguna transportasi dari Jepang dan Singapura yang mencapai angka 60%.
"Kita memang masih lihat jumlah pengguna angkutan umum belum banyak, baru 32%. Padahal di Singapura, di Jepang 50-60%. Ini akan jadi tujuan utama," tutur Budi Karya.
Baca juga: Transportasi Berbasis Rel di Depok Butuh Rp12 Triliun
Hal ini menjadi pertimbangan untuk selalu mendorong dibangunnya transportasi umum di Jabodetabek.
Ia menambahkan rencana terdekat, RITJ berkoordinasi dengan daerah-daerah untuk memetakan permasalahan dan kemudian bekerja sama dengan swasta.
"Sekian hari, pemerintah makin banyak tanggung jawabnya, kita harapkan swasta bisa ikut dalam program-program tersebut," imbuhnya.
Seperti MRT di Tangerang, proyek yang sudah masuk RITJ ini sedang dalam penyusunan pendanaan yang lebih konkret sehingga investor bisa tertarik. Setidaknya pengelola membutuhkan dana Rp20 triliun untuk membangun MRT Tangerang.
"Kalau jalan MRT itu 1 km butuh Rp800 miliar-1 triliun. Jadi kalau Tangerang yang akan dibangun sejauh 20 km berarti butuh Rp20 triliun," pungkasnya.(OL-5)
MoU ini bertujuan untuk melakukan studi kelayakan guna memastikan apakah proyek tersebut dapat dibiayai 100 persen oleh sektor swasta.
Jika setelah proses investigasi internal terbukti karyawan bersangkutan menggunakan ijazah palsu, maka akan ditindak sesuai peraturan internal yang berlaku dengan pemecatan.
MRT Jakarta berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik yang nyaman, aman dan efisien bagi masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan tarif khusus layanan Transjakarta yakni Rp1 untuk penumpang wanita, pada Hari Kartini.
DALAM rangka memperingati Hari Angkutan Nasional pada Kamis (24/4), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali menggratiskan layanan transportasi umum
Pola operasi MRT Jakarta tersebut hanya berlaku untuk tiga hari saat libur sehingga pada Kamis (30/1) pola operasi akan kembali normal.
Dalam proyek LRT Jakarta fase 1B Stasiun Velodrome hingga Manggarai, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran senilai Rp4,1 triliun dari APBD.
Saat pembangunan LRT Jakarta, aktivitas naik dan turun penumpang dialihkan sementara di halte Utan Kayu sisi kiri dan sisi kanan mulai 27 Juni 2025 - 27 Juli 2025.
Dishub DKI Jakarta juga menambah jam operasional layanan tiga angkutan umum tersebut. Kebijakan ini berlaku selama 24 jam pada 22 Juni 2025, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.
“Kebijakan penetapan tarif Rp1 ini juga didukung dengan perpanjangan jam operasional di sejumlah rute, khususnya untuk mendukung mobilitas warga dalam perayaan malam puncak HUT Jakarta,”
GUBERNUR Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bergerak merancang sistem transportasi modern dengan menyiapkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di kawasan Surabaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved