Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane menargetkan penyelesaian pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang berlokasi di Hulu Sungai Ciliwung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada akhir 2020.
Pembangunan bendungan merupakan bagian dari rencana induk (master plan) pengendalian banjir Ibu Kota Jakarta sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir mulai dari hulu hingga di hilir.
“Saat ini progres pembangunan Bendungan Ciawi sudah 45% dan akan diselesaikan akhir tahun ini atau Desember 2020,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Progres konstruksi bendungan lebih cepat dari rencana sebesar 38,9%. Pembangunannya saat ini meliputi pekerjaan bendungan utama (galian tubuh bendungan, grouting tubuh bendungan, timbunan main cofferdam), bangunan pelimpah (proses pembebasan lahan, clearing dan grubbing, penggalian tebing spillway), hidromekanikal (pengadaan maintenance gate), pembangunan fasilitas umum, clearing area lahan, dan bottom outlet (galian bottom outlet, pengecoran, pengalihan anak sungai, pekerjaan jalan OP).
Kontrak pekerjaan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya dan PT. Sacna.
Baca juga : Basuki: Normalisasi atau Naturalisasi Butuh Pelebaran Sungai
Pembangunannya telah mulai pada 2 Desember 2016 dan dijadwalkan selesai awal 2021, namun ditargetkan dapat selesai lebih cepat pada akhir tahun 2020.
Bendungan Ciawi direncanakan memiliki volume tampung 6.05 juta m3 dan luas genangan 39.40 hektar dengan biaya pembangunan sebesar Rp798,7 miliar.
Bendungan itu didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung.
Terselesaikannya pembangunan Bendungan Ciawi akan mereduksi banjir sebesar 111,75 m3 per detik.
Di wilayah hulu, selain Bendungan Ciawi juga dibangun Bendungan Sukamahi dengan volume tampung sebesar 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 hektar dan saat ini progresnya telah mendekati 40 persen.
Baca juga : Pemprov DKI Diminta Berani Lanjutkan Normalisasi Ciliwung
Sementara di hilir Jakarta dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung, BBWS Ciliwung Cisadane Ditjen SDA juga telah menyelesaikan penambahan pintu air Manggarai dan Karet, serta tengah menyelesaikan Sudetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.
Dengan dibangunnya Bendungan Ciawi (Cipayung) dan Bendungan Sukamahi debit banjir di Pintu Air Manggarai diperkirakan menjadi 570 m3/detik. (OL-7)
Banjir besar di Potiskum, Nigeria, merusak ratusan rumah dan memaksa ratusan warga mengungsi.
Mou diteken antara Pemkab Bogor- Pemkab Jawa Barat (Jabar)- Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), di Pendopo Bupati Cianjur, Selasa (12/8).
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai potensi banjir di wilayah Jabodetabek.
Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir
KOTA Sukabumi, Jawa Barat, kembali diterjang bencana hidrometeorologi, Sabtu (9/8) malam.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved