Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani angkat bicara soal perhelatan musik Djakarta Warehouse Project (DWP).
Menurutnya, jika acara itu sudah mendapatkan izin dari Gubernur Anies Baswedan, hal itu tidak ada permasalahan lagi.
"Kalau dari Pak Gubernur (Anies) memberikan izin, saya rasa tidak apa ya (acara DWP) karena itu kan acara tahunan," jelas Zita di Jakarta, Kamis (12/12).
DWP kerap mendapat penolakan dari berbagai gerakan atau ormas Islam. Mereka menuding acara musik itu sebagai kegiatan yang maksiat karena para pengunjung difasilitasi minuman keras dan dituding ada peredaran narkoba dan lainnya.
Baca juga: Makna DWP untuk DKI
Zita pun mengatakan DWP bisa menghasilkan keuntungan atau profit dari penjualan tiket atau pajak lainnya.
DWP 2019 akandiselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara itu akan berlangsung selama tiga hari, dari 13-15 Desember.
"Iya lumayan (keuntungan DWP) untuk Jakarta. Jadi saya rasa kalau Pak Anies melihat itu sesuatu yang fine, ya saya rasa tidak ada masalah," tandasnya.
Siang ini, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) akan berunjuk rasa menolak perhelatan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di Jakarta. Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya akan melakukan aksi penolakan acara musik itu di depan Gedung Balai Kota, Jakarta. (OL-2)
DIVISI Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri masih memproses sidang banding 36 anggota polisi yang terlibat dalam kasus pemerasan terhadap penonton konser DWP
DIVISI Propam Polri kembali menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap empat polisi terduga pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP).
Proses hukum terhadap anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) masih berlanjut.
DUA anggota Polda Metro Jaya diberi sanksi demosi 5 tahun karena terbukti melakukan pemerasan penonton DWP 2024 (Djakarta Warehouse Project).
Divisi Propam melakukan sidang kode etik terhadap 9 anggota polisi yang terlibat pemerasan penonton DWP 2024, tiga diantaranya diputus sanksi pemberhentikan tidak hormat.
Total sudah sembilan polisi disidang etik dan diputus bersalah hingga Senin, (6/1).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved