Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
RANCANGAN APBD DKI untuk tahun anggaran 2020 rencananya disahkan, Selasa (11/12).
Bila nilainya tidak berubah, maka sesuai dengan pengajuan RAPBD, yakni Rp87,95 triliun.
"Ya rencananya besok paripurna pengesahan jam 1 siang," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (10/12).
Baca juga: Anies Mengeluh Kendala Pembangunan Jakarta Karena Unsur Politis
Bila APBD 2020 disahkan besok, Pemprov DKI dan DPRD akan terhitung dalam pembahasan. Awalnya Pemprov menargetkan pengesahan APBD pada 30 November.
Namun, adanya revisi angka Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020 serta adanya masa transisi selepas Pemilu 2019 membuat target pengesahan APBD 2020 diperbarui menjadi 11 Desember.
"Ya tepat waktulah kita. Yang kemarin kan tidak memikirkan adanya transisi itu. Lalu dari Pemprov juga ada revisi. Kita tetapkan 11 Desember dan bisa," ungkap politikus PDIP itu.
Sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan anggaran Rp95 triliun dalam KUAPPAS 2020. Namun, angka itu direvisi menjadi Rp89 triliun.
Angka itu kembali direvisi sehingga menghasilkan angka Rp87,95 triliun. Angka ini naik sebesar Rp1,15 triliun dari APBD tahun ini sebesar Rp86,89 triliun.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut revisi disebabkan adanya perubahan proyeksi pendapatan. Tidak turunnya dana perimbangan dari pemerintah pusat khususnya untuk triwulan 4 disinyalir menjadi salah satu pertimbangan direvisinya angka KUAPPAS. (OL-8)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved