Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PLT Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ferdinandus Setu menyampaikan permintan Menteri Kominfo Johnny G Plate agar aplikator jasa transportasi lebih memperketat verifikasi pendaftaran mitra pengemudi ojek. Hal ini berkaitan dengan bom bunuh diri yang terjadi di Meda pada Rabu (13/11) pekan lalu.
"Pak Menteri bilang ke perusahaan mohon makin diperketat validasi verifikasi mitranya, para driver-nya itu supaya jangan ada lagi tindakan pemboman itu. Namun, Gojek dan Grab sampaikan itu bukan mitranya," ujar Ferdinandus Setu dalam Kumpul Media di Bogor, Senin (25/11).
"Jadi pakai baju jaketnya doang, itu penjelasannya Grab ke Pak Menteri pada saat itu," imbuhnya.
Lebih lanjut, menurut Ferdinandus, verifikasi validasi termasuk dengan instrumen-instrumen yang dikenakan para mitra pengendara, seperti helm dan jaket. Sebab, bom bunuh diri, yang meledak disekitar kantin Polrestabes Medan tersebut, diduga dilakukan oleh seseorang yang menggunakan atribut ojek daring.
Baca juga: Polri Minta Operator Ojek Daring Tertibkan Atributnya
Ferdinandus mengatakan perwakilan Grab bertemu dengan Menkominfo sehari setelah kejadian pemboman di Medan. Sebelumnya, Gojek juga telah bertemu Menkominfo. Pertemuan Menkominfo dengan Gojek, menurut Ferdinandus, merupakan sesi perkenalan sang CEO baru.
"Kalau Gojek itu lebih ke CEO-nya baru, Kevin memperkenalkan diri dia akan melanjutkan semangat yang diteruskan oleh Nadiem dan mohon arahan Kominfo sebagai regulator. Tentu saja bersama dengan Kemenhub," ungkapnya.
Selain Gojek, Menkominfo juga bertemu dengan unicorn Tanah Air, Bukalapak, pada Kamis (15/11). Menkominfo rencananya juga akan bertemu dengan tiga unicorn lainnya.
"Jadi, pak Menteri itu modelnya audiensinya itu per topik itu apa, misal teknologinya apa. Lalu, kemarin berturut-turut menerima dubes. Dubes yang sudah diterima Amerika, India, Jepang dan Australia dan Korea Selatan," pungkasnya.(OL-5)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
MENANGGAPI rencana pemerintah menaikkan tarif ojol hingga 15%, sejumlah perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi menyatakan dukungan langkah yang berimbang.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan wacana penyesuaian tarif ojek online (ojol) masih dalam tahap pembahasan.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa hubungan kerja antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojek online (ojol) saat ini sudah tidak layak untuk dipertahankan.
Kementerian Perhubungan mengungkapkan kajian terkait kenaikan tarif ojek daring atau ojek online (ojol) sebesar 8% hoigga 15% sudah memasuki tahapan final.
Bagi para driver ojek online (ojol), memilih HP dengan baterai tahan lama adalah hal krusial. Aktivitas seharian yang padat menuntut smartphone dengan daya tahan tinggi,
Biaya pungutan tambahan dalam satu tahun bisa mencapai sekitar Rp8,9 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved