Polisi Dinilai Diskriminatif Dalam Kasus Tabrakan Skuter Listrik

PAKAR hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai kepolisian telah mengambil langkah yang diskriminatif dalam kasus penabrakan skuter listrik.

Langkah diskriminatif yang dimaksud ialah tidak menahan tersangka yang telah mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan menabrak pengendara skuter listrik hingga menimbulkan dua korban jiwa.

"Tindakan polisi sebagai penyidik ini sudah diskriminatif. Karena sudah jelas-jelas menimbulkan korban meninggal dunia. Justru tidak melakukan penahanan padahal secara objektif sudah jelas tindak pidana yang dilakukan karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain yang ancaman hukumannya 5 tahun (pasal 359 KUHP)," kata Abdul Fickar saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (17/11).

Abdul Fickar menjelaskan sikap ini berlainan dengan sikap tegas polisi yang kerap selalu menahan tersangka dengan jenis pelanggaran dengan ancaman hukuman penjara lima tahun.

Tidak ditahannya tersangka menunjukkan sikap polisi yang telah tebang pilih. Terlebih tersangka terbukti dalam keadaan mabuk saat menyetir.

Baca juga : Tersangka Pilih Kabur Usai Menabrak Pengendara Grab Wheels

"Dengan tidak menahan orang yang menabrak apalagi mabuk maka polisi sudah diskriminatif dan tebang pilih," ungkapnya.

Peristiwa ini pun harus diwaspadai dan dicurigai sebagai tindakan penekanan terhadap kepolisian akibat latar belakang keluarga tersangka baik latar belakang politik maupun ekonomi.

"Masyarakat yang dirugikan atau menjadi korban bisa melaporkan penyidiknya ke propam," tukasnya.

Sebelumnya terjadi penabrakan terhadap enam orang pelajar yang mengendarai tiga unit skuter listrik sewaan yang dioperasikan Grab Wheels di area GBK Senayan pada Minggu (10/11) dini hari.

Dua orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut yakni Wisnu (18) dan Ammar (18).

Sementara pelaku, DH, yang diketahui berkendara dalam kondisi mabuk telah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan dengan wajib lapor. (OL-7)