Gerindra DKI Dukung Perubahan Sistem E-Budgeting

WAKIL Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik setuju apabila ada pembaruan dalam sistem e-budgeting.

Menurutnya, kesalahan input data terkait usulan anggaran kerap terjadi setiap tahunnya. Hal ini perlu diawasi dari sisi kontrol, agar kejadian salah input data Lem Aibon sebesar Rp8,28 miliar tidak terjadi lagi.

"Iya bisa, silakan saja diubah. Selama itu untuk kebaikan. Yang sudah baik jangan diubah, yang belum baik ya silakan," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (1/11).

Menurut Taufik, sistem e-budgeting saat ini sudah transparan. Namun, ia mengatakan problemnya dalam menginput data terkait usulan anggaran kerap ada selisih angka dengan data komponen anggaran itu.

Baca juga: Anggaran tidak Wajar Pasti Dicoret

Hal ini bisa disisir melalui rapat kerja bersama antar komisi-komisi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Ya sebenarnya e-budgeting kan transparan, semua transparan. Cuma lagi-lagi kan budget dan komponen ini pasti selisih, ini bukan hal baru," kata Taufik.

"Setiap tahun kita temui cuma kita enggak pernah lapor wartawan. Kita bahas bareng di sini (rapat kerja). Di sini itu alat menyisir secara manual, kan dibacain satu-satu setuju atau enggak (usulan anggaran) ditanya disini," lanjutnya.

Temuan anggaran bermasalah dalam rancangan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2020 dinilai Gubernur Anies Baswedan sebagai kesalahan sistem.

Oleh karena itu, Anies akan memperbarui sistem e-budgeting saat dengan ini lebih smart.

"Di-upgrade boleh dong, kalau sistem memang harus di-upgrade. Mungkin yang di-upgrade sistem kontrolnya. Yang begini (kesalahan input) setiap tahun sudah kita temui," tandas Taufik. (OL-2)