Anggaran Pembangunan LRT Koridor 1 Diusulkan Rp556,8 miliar

DINAS Perhubungan DKI Jakarta berencana membangun Lintas Rel Terpadu (LRT) lainnya untuk dalam kota yang disebut Koridor 1 dengan rute Pulogadung-Kebayoran Lama.

Rute ini memiliki jarak tempuh 19 km dan akan melewati Senen, Jalan Letjen Suprapto, hingga Tanah Abang. Anggaran pembangunan LRT yang diusulkan oleh Dishub DKI Jakarta untuk koridor tersebut sebesar Rp556,8 miliar yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.

"Kita kaji dan kita usulkan untuk membangun ini. LRT Jabodetabek sudah ada, tapi LRT dalam kota baru dari Pengangsaan 2 sampai Velodrome. Ini harus ditambah untuk bisa mengakomodasi jumlah perjalanan yang semakin meningkat di Jabodetabek ini," ungkap Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10).

Baca juga: Tahun Depan, Terminal Kampung Rambutan Tersambung LRT Jabodetabek

Rute Pulogadung-Kebayoran Lama dipilih karena melihat dari kebutuhan masyarakat serta kajian keekonomian rute tersebut dengan permintaannya yang cukup tinggi.

"Ini juga bagian dari hasil kajian kebutuhan rute LRT sepanjang 116 km yang sudah disetujui pemerintah pusat," kata Syafrin.

Ia menyebut anggaran ini sebagian besar untuk membebaskan lahan bagi pintu-pintu masuk menuju Stasiun LRT. Sebab, ditargetkan LRT sepenuhnya akan memiliki lintasan layang (elevated) sehingga meminimalisir pembebasan lahan besar.

Pembangunan LRT akan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Syafrin menyebut pembangunan LRT dari timur ke barat ini diperlukan untuk mempercepat penyediaan angkutan massal.

Terlebih Moda Raya Terpadu (MRT) koridor timur-barat yang memiliki rute Kalideres-Ujung Menteng ditargetkan baru akan mulai berjalan pembangunannya pada 2025.

"Jika ini disetujui, di tahun-tahun selanjutnya kita bisa menganggarkan lagi untuk pembangunan infrastrukturnya. Jika disetujui dan lancar, ini tiga tahun selesai. Artinya akan lebih cepat beroperasi dibandingkan dengan MRT timur-barat," tuturnya.

Sementara itu, Syafrin menegaskan pengelolaan LRT akan tetap diserahkan kepada badan usaha lain. Dishub DKI selaku regulator sebaiknya tidak juga menjadi operator. Hal itu untuk memaksimalkan pengawasan pelayanan oleh Dishub DKI.

Ia juga menegaskan LRT ini nantinya akan terintegrasi dengan moda angkutan massal lainnya.(OL-4)