Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriono angkat bicara soal penaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mencapai Rp26,5 miliar. Menurutnya, selama hal itu bisa diperlihatkan secara transparansi dan akuntabilitas, ia tidak akan mempersoalkan.
"TGUPP itu untuk tim percepatan pembangunan yang membantu tugas-tugas gubernur, jadi kita tidak bisa melihat kinerjanya secara langsung. Kita bisa melihat dari kinerja gubernur,"kata Wibi saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (4/10)
Ia menambahkan, "Kita enggak bisa langsung bilang TGUPP itu enggak produktif. Karena harus lihat (kinerja) Pak Anies sampai periode ini. Apakah mampu menjalankan tugas-tugasnya," sambung Wibi.
Baca juga: Anggaran Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp2,4 Miliar
Lebih lanjut Wibi menegaskan, tugas Anies saat ini tidak mudah sejak ditinggalkan Sandiaga Uno pada 2018. Menurutnya, naiknya anggaran TGUPP seharusnya bisa meringankan kinerja Anies untuk mengatasi permasalahan di Jakarta.
"Tidak bisa dikatakan pas atau tidak pas, itu terlalu sempit untuk kita jabarkan layak atau tidak. Sementara ini (Anggaran TGUPP) baru diajukan. Jadi indikatornya adalah hasil progresivitas daripada Pak Anies dalam hal membangun Jakarta, ukan progresivitas TGUPP itu sendiri," ucap Wibi.
Problem-problem di Jakarta, dianggap Wibi, memiliki kompleksitas yang luar biasa. Ia mengatakan, Pemprov DKI pasti membutuhkan anggaran lebih untuk TGUPP. Namun penganggaran itu harus disusun secara bijaksana.
"Anggaran TGUPP itu sendiri kan sudah melalui konsultasi ke Kemendagri. Tapi daripada itu, Fraksi NasDem berpikir marilah kita lihat apa yang dihasilkan dari gubernur," tandas Wibi.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan kenaikan anggaran TGUPP dari tahun ini sebesar Rp18,9 miliar menjadi Rp26,5 miliar untuk tahun depan. Pengusulan itu dilakukan dalam pengajuan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020. (OL-8)
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
Perbandingan Hak Keuangan TGUPP dengan TKD PNS DKI Jakarta
"Peningkatannya sangat tajam. Kalau nggak salah target kan 40 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran hampir Rp29 miliar sekitar Rp500 juta per dokumen,"
Awal pembentukan TGUPP di 2016, anggaran yang dialokasikan adalah Rp1 miliar yang lalu meningkat jadi Rp18,99 miliar pada 2019 dan akan meningkat lagi jadi Rp26,5 miliar pada 2020.
Anggaran TGUPP diusulkan naik dari Rp18,9 miliar menjadi Rp26,5 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved