Pemerintah Minta UNHCR Bertanggung Jawab atas Pengungsi

KETUA Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Chairul Anwar menegaskan pihaknya tidak memaksakan pengungsi asing keluar dari lokasi penampungan di gedung eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat.

"Enggaklah, masa dipaksa sih? Kita masih persuasif meminta mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing," ujarnya saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (5/9).

Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kemenko Polhukam yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait, saat ini, membantu Pemprov DKI dalam rangka mengoordinasikan penanganan di Kalideres tersebut.

Namun, Chairul mengatakan seharusnya permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Baca juga: 390 Pengungsi Asing Masih Bertahan di Kalideres

"Permasalahan pengungsi di Kalideres itu kan tanggung jawab penuh UNHCR yang harus menyelesaikan. Kemudian ada Pemprov DKI juga memberikan bantuan. Kemudian juga ada swasta juga memberikan bantuan. Jadi semua yang terlibat di dalam penanganan itu kan harus dikoordinasikan oleh kami," terang Chairul.

Ia kemudian mengatakan dirinya mengetahui UNHCR juga terkendala negara penerima lain karena harus menentukan kriteria-kriteria menerima pengungsi. Misalnya seperti di Australia yang tidak lagi menerima pengungsi dari luar negeri.

"Posisi Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1651 tentang Pengungsi. Artinya Indonesia tidak punya kewajiban menerima pengungsi dari luar negeri. Tapi karena mereka ada di Indonesia, pemerintah Indonesia, juga Pemprov DKI, memberikan bantuan dalam konteks kemanusiaan," tandas Chairul. (OL-2)