Mal Pelayanan Publik, Fenomena Dunia Berstatus Mendesak

WARGA Kota Bogor kini tak perlu repot lagi untuk mengurus administrasi dan perizinan dari instansi pemerintah, seperti BUMN, BUMD, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) Graha Tiyasa di Lippo Plaza Keboen Raya, di Jalan Pajajar-an, Kota Bogor, Senin (26/8), membuat bahagia warganya. MPP diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro) Indonesia, Syafruddin.

“Saat ini baru ada 17 MPP, termasuk Graha Tiyasa Kota Bogor, sedangkan untuk di Jawa Barat, MPP Graha Tiyasa Pemkot Bogor merupakan MPP yang pertama dan jadi pilot project,” kata Syafruddin.

Syafruddin mengatakan keberadaan MPP di Indonesia statusnya mendesak. Oleh karena itu, pihaknya mendo-rong agar pemerintah daerah bergerak cepat membuat inovasi serupa.

Selanjutnya, mantan wakil kepala Polri ini menyebutkan MPP akan dibuka, antara lain di Sumedang dan Kota Bandung.

Menurut Syafruddin, pi-haknya menargetkan akan ada 52 MPP lagi di Indonesia. “Ini komitmen. Tahun ini dan tahun depan dari pemda memberi komitmen, mereka akan bangun 35 lagi. Nah, 35 tambah 17 jadi 52,” ungkapnya.

Selain melakukan peninjauan, Syafruddin memberikan nilai plus pada MPP Graha Tiyasa Kota Bogor.

“MPP Graha Tiyasa Kota Bogor ada nilai plus. Jadi, sistem antrean diatur sedemikian rupa sehingga nantinya diharapkan  masyarakat datang tidak membeludak. Karena penduduk Kota Bogor diketahui 1 juta lebih, penduduk di sekitarnya akan ikut datang. Ini akan jadi pilihan baru. Kalau tidak digunakan sistem aplikasi baru, sangat sempit. Dan MPP ini bisa terjadi tempat keramaian baru. Ini wujud dari respons pemkot kepada pelayanan terbaik,” jelasnya.

Syafrudin menyebutkan bahwa MPP ini bukan kebutuhan yang mendesak di Indonesia saja. “Di semua negara di dunia tengah giat-giatnya membangun MPP, termasuk di Eropa. Jadi, MPP adalah fenomena dunia,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, MPP Graha Tiyasa ialah manifestasi niat Pemkot Bogor.

“Niat pertama tentunya kita ingin agar hari ini menetapkan standar kita terhadap pelayanan publik. Ini menjadi etalase pelayanan publik di Kota Bogor. Diharapkan nantinya, pelayanan kesehat-an, pendidikan, pelayanan kecamatan, dan kelurahan pun akan bertahap meningkat menuju standar premium seperti ini,” kata Bima.

Selain itu, Bima berharap tidak ada lagi calo, tidak ada lagi perantara, tidak ada yang memungut secara liar atau pungli karena semua serbatransparan dan semuanya serba-realtime. “Layanan di sini di-monitoring oleh warga,” tegasnya. (DD/J-2)