KUOTA fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bersubsidi pada Agustus ini habis terserap. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pembiayaan rumah subsidi, Program Sejuta Rumah ini mengalami stuck.
Hal itu tentu berdampak pada konsumen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak memiliki kesempatan memiliki rumah. Sebaliknya, pengembang tidak dapat menjual rumah yang sudah dibangun.
Pada 2019, pemerintah menganggarkan untuk pembiayaan rumah subsidi sangat terbatas, yaitu 168 ribu unit dan bila diterapkan harga baru ekuivalen dengan 155 ribu unit.
Berdasarkan data empiris, realisasi selama tiga tahun terakhir terdapat peningkatan realisasi sebanyak 30 ribu–40 ribu unit.
Dengan total realisasi pada 2018 sebanyak 256 ribu unit, maka sedikitnya pada tahun ini harus tersedia anggaran pembangunan rumah bersubsidi untuk 286 ribu unit.
“Kita berharap Program Sejuta Rumah tetap berjalan, bahkan justru ditingkatkan,” kata Ketua Umum REI, Soelaeman Soemawinata, di Jakarta, Selasa (30/7).
Pasalnya, program tersebut merupakan program strategis Presiden Joko Widodo. Namun, dengan adanya kebijakan pengurangan kuota FLPP diperkirakan bisa berakibat pengembang tidak dapat menjual rumah yang sudah dibangun.
“Sedangkan kewajiban untuk membayar bunga pinjaman konstruksi dan operasional perusahaan tetap berjalan. Hal ini tentu mengganggu cashflow beban keuangan perusahaan sehingga mengancam kelangsungan usaha,” ungkap Eman, sapaan Soelaeman Soemawinata.
Bila pemerintah tidak menambah kuota FLPP, dikhawatirkan akan banyak pengembang mengalami masalah dengan perbankan, seperti kredit macet.
Untuk itu, lanjutnya, DPP REI mengharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera mengambil langkah penyelamatan Program Sejuta Rumah dengan menambah alokasi anggaran rumah subsidi sebanyak 136 ribu unit. Itu sehingga pada Agustus 2019, konsumen masyarakat berpenghasilan rendah sudah dapat kembali memiliki rumah dan sektor usaha properti dapat berjalan dengan baik.
Eman menjelaskan, pada 2019 REI menargetkan pembangunan rumah rakyat bersubsidi sebanyak 231 ribu unit.
Eman mengaku pihaknya sudah beberapa kali membicarakan penambahan kuota dengan Kementerian PU-Pera. “Kabarnya Kementerian PUPera sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Siap akad kredit
Habisnya kuota FLPP juga diakui Ketua DPD REI Sulawesi Utara (Sulut), Sonny Mandagi. “Mayoritas pengembang rumah subsidi pada khawatir karena ada stok sekitar 1.200 unit yang sudah dibangun dan siap akad kredit,” ujarnya pada kesempatan yang sama.
Karena itu, kata Sonny, para pengembang rumah subsidi di daerahnya sangat berharap adanya kuota tambahan, selain untuk menghindari masalah kredit macet, juga agar konsumen bisa segera memiliki rumah yang mereka inginkan.
Ia mengutarakan, pada 2019 REI Sulut telah menargetkan membangun sebanyak 4.000 unit rumah subsidi. Hingga Juli lalu, jumlah rumah yang telah serah terima ke konsumen mencapai 2.100 unit. (S-5)
