Bekasi Merger 61 SD Guna Tampung Siswa SMP

SEBANYAK 61 unit sekolah dasar (SD) di Kota Bekasi bakal dihapus pada tahun ajaran 2019-2020 untuk mengakomodasi membeludaknya siswa SMP.

Para siswa SD yang sekolahnya terkena merger akan digabungkan dengan sekolah terdekat.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Bekasi Sri Yulianti mengatakan merger dilakukan lantaran saat ini jumlah daya tampung lulusan SD tidak sebanding dengan fasilitas SMP negeri yang ada di Kota Bekasi.

Dengan adanya merger, fasilitas gedung bekas sekolah yang dimerger bisa dimanfaatkan untuk unit sekolah baru (USB) SMP negeri. "Sekarang kan jumlah SMP negeri baru menampung 31% lulusan SD. Padahal, peminat-nya yang masuk sekolah negeri banyak," kata dia, Jumat (21/6).

Merger sekolah diprioritaskan di daerah yang belum memiliki fasilitas sekolah SMP negeri. Misalnya di Rawalumbu, Jaka Setia, dan Pondok Melati. "Tiga wilayah itu belum punya SMP negeri, jadi siswa kesulitan mencari sekolah negeri di daerah sekitar," tambahnya.

Di Kota Bekasi terdapat 111 SD negeri yang menjadi target merger. Rencananya akan diringkas menjadi 50 sekolah. Jadi, ada 61 USB SMP negeri. Saat ini, jumlah sekolah SD negeri berjumlah 418 sekolah. Dengan adanya merger, tentunya akan berkurang menjadi 357 sekolah.

Dalam memerger akan dipertimbangkan beberapa aspek meliputi geografis, infrastruktur, efisiensi pelayan-an, dan jumlah siswa. "Tapi muridnya tidak ke mana-mana. Misalnya, ada SD 1, 2, 3, 4 dalam satu kompleks. Karena terlebih dahulu yang berdiri adalah SD 1, siswa SD 2, 3, 4, ikut gabung ke SD 1. Gurunya tetap, hanya terjadi pengurangan kepala sekolah dan kepengurusan sekolah," jelas Yuli.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah membenarkan jumlah SMP negeri di wilayahnya belum menampung seluruh lulusan SD yang ada. Jumlah lulusan SD di Kota Bekasi pada 2019 berkisar 43 ribu siswa. Sementara itu, daya tampung yang tersedia hanya sekitar 14 ribu siswa.

"Karena itu, tahun ini enam USB baru sudah mulai melakukan penerimaan siswa baru," jelas Inay. Selain itu, pemerintah tetap menyediakan subsidi bagi siswa yang akan masuk di sekolah swasta.

Tahun ini, setiap siswa sekolah SMP swasta akan dapat jatah sekitar Rp15 ribu tiap bulan. "Subsidi tetap ada, dihitungnya per siswa," tandas Inayatullah. (Gan/J-1)