Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEPALA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir membantah kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta memperoleh kenaikan gaji melalui Keputusan Gubernur Nomor 879 tahun 2019.
Ia mengatakan keputusan gubernur tersebut untuk menetapkan tunjangan hari raya (THR) dan tambahan penghasilan bagi pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Bukan untuk menaikan gaji Gubernur DKI.
"Tambahan itu diberikan ketika pajak mencapai target. Itu diatur sebagai jasa prestasi. Kebetulan kemarin berbarangen dengan tunjangan hari raya," ujar Chaidir saat diklarifikasi, Selasa (18/6).
Ia menjelaskan kebijakan mengenai penghasilan tambahan oleh pegawai BPRD dan Gubernur DKI ini tertulis dalam peraturan gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
Baca juga: Soal Cawagub DKI, PKS: Fokusnya Gimana Terpilih, Bukan Mau Ganti
"Gubernur itu memang punya hak prerogatif. Ketika dia mencapai target pendapatan, dia dapat pendapatan tambahan. Ada aturannya," ujar Chaidir.
Ia pun memastikan tidak ada peraturan kenaikan gaji gubernur seperti yang belakangan ini ramai dibicarakan di media sosial.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui telah menandatangani keputusan Gubernur Nomor 879 Tahun 2019 pada 24 Mei silam.
Dalam peraturan tersebut diatur tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BPRD
Penandatanganan keputusan yang salah satunya beriisi mengenai tambahan penghasilan tahun anggaran 2019 kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BPRD tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. (OL-2)
Menurut dia, jika ada masalah, bukan berarti kebijakan taman yang buka 24 jam dihentikan karena taman yang dibuka 24 jam itu juga mendapat respons yang baik dari sejumlah warga.
Pramono mengatakan, berdasarkan data penjualan, pembelian dan kunjungan di Jakarta yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, angka yang didapat saat ini telah melampaui target.
Adapula yang turut membandingkan penanganan tawuran yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer.
Saat ini, masyarakat yang berkunjung ke Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin bisa mencapai 3.600 orang.
Pramono Annung mengatakan daycare balai kota lebih bagus ketimbang daycare Sekretariat Kabinet.
Pramono mengatakan bahwa ia merupakan orang Jawa tetapi dalam kultur Betawi ia akan memperjuangkan semua ciri khas Betawi agar menjadi tuan rumah di kota sendiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved