Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 46 ribu orang lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) mulai memperebutkan jatah kursi SMP Negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Kota Bekasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengaku daya tampung sekolah negeri memang tak sebanding dengan jumlah lulusan yang ada. Dari 49 SMP Negeri dan 7 SMP Negeri unit sekolah baru, hanya mampu menampung sekitar 14.544 orang lulusan SD.
“Jumlah rombongan belajar yang akan kami buka ada 404 rombel (rombongan belajar). Ini satu sekolah sudah buka 9 hingga 10 rombel,” ungkap Inay, Rabu (12/6).
Menurut Inay, peluang diterima para lulusan paling banyak ada di kategori zonasi. Sebab, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 93% dengan porsi 83% % zonasi radius atau untuk calon peserta didik yang tinggal dekat lokasi sekolah dan sisanya untuk siswa kurang mampu.
“Kuota siswa miskin memang lebih sedikit dari tahun lalu, namun kami yakin peluang bisa diambil dari kuota zonasi radius,” kata Inay.
Inay menjelaskan, untuk jalur siswa miskin tidak memerlukan dilampirkannya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) maupun Kartu Sehat Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK). Karena seluruh data akan terverifikasi secara otomatis oleh Dinas Sosial Kota Bekasi.
Selain kategori zonasi, kata Inay, pemerintah telah menyediakan kuota sebanyak 6% untuk jalur prestasi. Adapun jalur prestasi dibagi menjadi tiga kategori, yakni sebanyak 3% di antaranya diperuntukan bagi calon peserta didik dengan nilai USBN tertinggi, 1% untuk prestasi non-akademik, dan 2% lainnya untuk penghafal (hafidz) Alquran.
“Sisanya 1% lainnya adalah jalur perpindahan Orangtua, biasanya yang orang tuanya pindah dinas kerja, nah ini ada kuotanya,” jelas dia.
Inay menegaskan, PPDB tahun 2019/2020 sudah praktis. Sebab, bila calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah yang pertama dituju, sistem akan merujuk ke sekolah-sekolah lain. (A-3)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved