Pemprov Kejar Kewajiban Pengembang

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terus mengejar penyerahan kewajiban pengembang untuk menambah jumlah aset serta penyediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Namun, secara umum, pengembang yang melaksanakan kewajiban terus membaik.

Pelaksana Tugas Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono mengatakan, jika dilihat dari temuan BPK, kalau  dibandingkan dengan tahun lalu, pengembang yang belum memenuhi kewajiban sudah berkurang.

"Penurunan kewajiban sudah ada dan cukup signifikan. Misal kemarin kewajiban pengembang ada 20 pembangunan fasos dan fasum, tapi tahun ini menjadi 16 kewajiban," kata Pujiono ketika dihubungi, kemarin.

Pujiono menambahkan adanya audit tahunan BPK RI yang baru saja selesai 15 Mei lalu juga memacu para pengembang untuk menyerahkan kewajiban. "Ya sampai saat ini cukup banyak yang belum menyerahkan kewajiban, tapi banyak juga yang sudah berkomitmen akan menyerahkan."

Kewajiban pengembang yang sudah di-serahkan kepada Pemprov DKI pun bukan tanpa masalah. Menurut Pujiono, banyak pula keadaan barang yang berupa lahan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam surat izin penunjukkan penggunaan tanah (SIPPT).

"Misalnya di SIPPT harusnya lahan 50 meter persegi, tapi hanya ada 30 meter persegi. Nah, sisanya yang 20 meter persegi itu akan kita tagih sampai penuh. Kalau belum penuh, belum bisa serah terima dan kita anggap belum menyerahkan kewajiban," terangnya.

Kewajiban pengembang inilah yang termasuk diaudit BPK RI pada Maret-April lalu. Untuk audit tersebut Pemprov DKI berhasil mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diserahkan pada 15 Mei lalu.

Sementara itu, penagihan kewajiban pengembang kini diarahkan kepada jajaran wali kota sebab pihak wali kotalah yang lebih memahami seluk beluk daerahnya serta kebutuhan fasos dan fasum yang diinginkan. "Karena itu, data-data aset yang belum diserahkan pun ada di sana. Mereka punya tim yang akan menilai kewajiban apa yang sedang berproses, sedang diokupasi, sedang ditertibkan, maupun sedang ditagihkan," terangnya.

Pujiono mengatakan Pemprov DKI terus berupaya membenahi aset sejak 2017 dengan mengintegrasikan antara keuangan dan aset melalui Sistem Informasi Aset Terpadu (Simater). "Dengan sistem ini, pembelian barang maupun jasa, serah terima aset dari pengembang seluruhnya terintegrasi," tegasnya.

Tak hanya itu, guna menghindari kesalahan ataupun kekeliruan pencatatan aset, Pujiono meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memperhatikan betul tugas dari pengurus barang dan jasa.

Kesulitan

Sebelumnya, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi mengakui bahwa Pemprov DKI kesulitan untuk menagih fasos dan fasum yang ada di tangan pengembang. Tugas itu pun dilimpahkan ke tiap wali kota.

 "Memang penagihan fasos dam fasum masih menjadi PR (pekerjaan rumah) untuk pemprov. Sekarang penagihan di wali kota supaya lebih cepat," katanya.

Menurut dia, nantinya wali kota menyerahkan fasilitas ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Penyerahan akan dicatat dalam berita acara. "Nah, setelah ditagih baru diberikan ke SKPD terkait," imbuh dia. (Put/J-1)