Kongres BEM se-Indonesia di Bogor Lahirkan Empat Ketetapan

BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia menggelar kongres di Bogor, tepatnya di Gedung Rektorat, Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga, Jawa Barat, Minggu (19/5).

Kongres yang bertajuk Kebangkitan Mahasiswa itu diikuti 115 orang dari 46 perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Aliansi BEM SI (seluruh Indonesia).

Presiden Mahasiswa BEM IPB yang sekaligus Koordinator Aliansi BEM se-Indonesia, Muhamad Nurdiansyah, mengatakan, kegiatan kongres kebangkitan mahasiswa yang dilaksanakan pada 18 sampai 19 Mei itu untuk menyikapi kondisi yang terjadi di Tanah Air saat ini.

Meski demikian, dalam konferensi pers, dia menyatakan, independensinya dalam konteks itu.

Aliansi BEM se Indonesia menyatakan secara tegas tidak terapiliasi dengan kepentingan politik manapun. Sehingga secara independen dapat menetapkan gerak langkah.

"Kami atas nama aliansi BEM se- Indonesia menegaskan independensi kami dalam konteks ini. Dan kami terbebas dari politik mana pun, 01 maupun 02. Kita terbebas dari segala macam intrik politik manapun, sehingga kami tegaskan BEM se indonesia masih memegang independensi," ungkapnya.

Ada 4 poin atau ketetapan yang dilahirkan dari Kongres Kebangkitan Mahasiswa itu.

Pertama, berkaitan dengan momentum refleksi 21 tahun reformasi Indonesia. Aliansi BEM se- Indonesia berkomitmen untuk mengawal keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak 2019, BEM se-Indonesia melihat masih adanya upaya-upaya represif dari pemerintah terhadap kebebasan berpendapat yang berlawanan dengan keberlangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia.

"Kami, BEM se-Indonesia mengecam sikap represif pemerintah teehadap kebebasan berpendapat karena dapat memperkeruh suasana politik saat ini," katanya.

Ketetapan kedua, merespons tragedi kemanusiaan pada pemilu serentak 2019, BEM se-Indonesia mengeluarkan sejumlah tuntutan.

Baca juga: Polisi Antisipasi Gangguan Keamanan Jelang Aksi 22 Mei

Hasil ketetapan yang ketiga, menanggapi potensi perpecahan bangsa akibat polarisasi politik yang terjadi, demi menjaga keutuhan bangsa, BEM se Indonesia mengajak seluruh lapisan bangsa dan masyarakat untuk secara kritis menanggapi politik yang terjadi saat ini.

Hal ini, bertujuan agar kontestasi di kalangan elite tidak berdampak buruk sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.

"Apabila memang dibutuhkan sebuah upaya untuk menyatakan pendapat, kami menghimbau agar dilakukan dalam kerangka hukum dan demokrasi," kata Muhamad Nurdiansyah.

Yang terakhir atau ketetapan keempat, Aliansi BEM se-Indonesia, memandang banyaknya korban jiwa masyarakat yang terjadi pada hari ini tidak lepas dari sistem pemilu serentak 2019.

"Kami, Aliansi BEM se-Indonesia mendesak pemerintah, untuk segera mengevaluasi sitem pemilu serentak. Aliansi BEM se-Indonesia siap terlibat aktif dalam evaluasi sistem pemilu 2019," pungkasnya.

Masih dalam konferensi pers, Muhamad Afiatur Mukhtadir atau Fathur dari Presma BEM UGM mengatakan, dalam kerangka hukum demokrasi, regulasi kita sudah mengatur bagaimana kemudian sengketa itu dilakukan. Bagaimana sengketa itu diproses berdasarkan hukum.

"Jadi kami menghimbau kepada para elit itu, untuk tidak kemudian menggunakan rakyat hanya untuk kepentingannya semata. Jadi yang kami serukan di sini bagaimana kemudian agenda ini atau pernyataan sikap ini, dapat menyelamatkan keutuhan bangsa kita dengan tidak atau mencegah terjadinya konflik di antara masyarakat secara horizontal," ungkapnya.

Senada diungkapkan Manik Margana Mahendra Ketua BEM UI, terkait people power.

"Seperti yang disampaikan Fathur juga, bahwasannya kami menyerahkan lagi pada koridor hukum dan demokrasi yang sudah berlaku, yang sudah mengaturnya. Ini berlaku untuk pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Jadi kita kembalikan lagi. Silakan ditempuh masalah hukum dan permasalahan demokrasinya yang apa bila sesuai, maka itu kami kembalikan lagi pada keputusan masing-masing," pungkasnya.

Ditemui terpisah, Rektor IPB, Dr Arif Satria, mengaku kongres mahasiwa ini sebagai salah satu komitmen besar terhadap persatuan bangsa.

"Mahasiswa berkumpul punya komitmen terhadap persatuan bangsa dan kemudian juga untuk memberikan masukan-masukan untuk penyelesaian permasalahan bangsa," jelas Rektor.

Kongres diadain di IPB, menurutnya, karena kebetulan Ketua BEM SI-nya Ketua BEM IPB.

"Karena ketuanya di sini, maka ditempatkan di IPB. Saya sih oke-oke saja. Saya percaya mahasiswa bisa merumuskan agenda-agenda yang pas," pungkasnya. (OL-1)