Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan panitia khusus pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta mulai aktif pekan depan. Hal itu dipastikan dengan diterimanya surat berisi penetapan perwakilan anggota fraksi PDIP menjadi anggota pansus pemilihan wagub oleh Yuliadi.
Fraksi PDIP menjadi fraksi terakhir yang mengirimkan perwakilan untuk menjadi anggota pansus pemilihan wagub.
"Semua fraksi sudah mengirimkan perwakilan. Saya sedang buat surat keputusan penetapan anggota pansusnya," ujar Yuliadi saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (3/5).
Baca juga: PDIP Sudah Kirim Anggota Pansus Wagub DKI Sejak Pekan Lalu
Menurutnya, setelah terbit SK tersebut pansus pemilihan wagub sah terbentuk dan bisa memulai rapat untuk memilih ketua, wakil, serta sekretaris pansus. Kemudian, pansus akan membahas pembentukan tata tertib serta panitia pemilihan.
"Mudah-mudahan mereka bisa segera beraktivitas setelah SK terbit," tuturnya.
Sudah tujuh bulan, kursi wagub DKI kosong usai ditinggal Sandiaga Uno yang mencalonkan diri sebagai wapres pada Pemilu 2019. Untuk cawagub, sudah terdapat dua calon yang akan dipilih oleh DPRD berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto yang diusung oleh PKS dan Partai Gerindra.(OL-5)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved