Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan panitia khusus pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta mulai aktif pekan depan. Hal itu dipastikan dengan diterimanya surat berisi penetapan perwakilan anggota fraksi PDIP menjadi anggota pansus pemilihan wagub oleh Yuliadi.
Fraksi PDIP menjadi fraksi terakhir yang mengirimkan perwakilan untuk menjadi anggota pansus pemilihan wagub.
"Semua fraksi sudah mengirimkan perwakilan. Saya sedang buat surat keputusan penetapan anggota pansusnya," ujar Yuliadi saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (3/5).
Baca juga: PDIP Sudah Kirim Anggota Pansus Wagub DKI Sejak Pekan Lalu
Menurutnya, setelah terbit SK tersebut pansus pemilihan wagub sah terbentuk dan bisa memulai rapat untuk memilih ketua, wakil, serta sekretaris pansus. Kemudian, pansus akan membahas pembentukan tata tertib serta panitia pemilihan.
"Mudah-mudahan mereka bisa segera beraktivitas setelah SK terbit," tuturnya.
Sudah tujuh bulan, kursi wagub DKI kosong usai ditinggal Sandiaga Uno yang mencalonkan diri sebagai wapres pada Pemilu 2019. Untuk cawagub, sudah terdapat dua calon yang akan dipilih oleh DPRD berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto yang diusung oleh PKS dan Partai Gerindra.(OL-5)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved