Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KETUA Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan pihaknya sudah menetapkan perwakilan fraksi untuk menjadi anggota panitia khusus pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
Gembong menyebut sudah menetapkan enam anggota fraksi PDIP untuk menjadi anggota pansus.
"Ada enam orang di antaranya saya, Pak William Yani, Pak Pantas Nainggolan dan Pak Jonny Simanjuntak," kata Gembong saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (3/5).
Pihaknya pun sudah menandatangani surat berisi nama perwakilan untuk pansus tersebut dan mengirimkannya kepada Sekretariat DPRD DKI Jakarta atau Sekwan.
"Sudah saya tanda tangani. Itu sudah pekan lalu. Nanti saya cek kalau memang belum sampai ke Sekretaris Dewan," terangnya.
Baca juga: Soal Wagub, Anies Harap DPRD Cepat Bergerak
Sebelumnya, Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan dari 10 fraksi di DPRD DKI hanya PDIP yang belum mengirimkan wakil untuk menjadi anggota pansus pemilihan wagub DKI.
Sementara fraksi Partai Gerindra dan Demokrat-PAN yang semula belum juga mengirimkan wakil, pekan ini sudah menyerahkan.
"Tinggal PDIP yang terakhir belum mengirim," ujar Yuliadi.
Sementara itu, pemilihan wagub DKI oleh DPRD DKI saat ini pun belum bisa dilakukan akibat lambatnya pembentukan pansus pemilihan wagub. Di sisi lain, sudah ada dua calon wagub yang diusung oleh PKS dan Partai Gerindra yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Keduanya merupakan kader PKS.(OL-5)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved