Atasi Banjir, Ketua DPRD DKI Minta Lanjut Normalisasi Sungai

KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menegaskan guna mengatasi banjir yang melanda Ibu Kota, pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melanjutkan program normalisasi 13 sungai yang membelah kota Jakarta.

"Andaikan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum mampu untuk normalisasi ke-13 sungai itu, silakan sungai mana yang masuk kategori prioritas. Misalnya, kali Ciliwung dan kali Pesanggrahan yang selama ini dinilai rawan penyebab banjir," jelas Prasetio, di Jakarta, Kamis (2/5).

Baca juga: Soal Wagub, Anies Harap DPRD Cepat Bergerak

Pihaknya berprinsip, apa yang dikehendaki pemerintah pusat dapat segera dikerjakan oleh pemerintah daerah. "Normalisasi itu penting. Kenapa? Sekarang kiri kanan kumuh, dari kali yang tadinya besar menjadi kecil, ini harus diberesin.” tandasnya.

Mengenai adanya perbedaan pandangan dalam penanganan banjir di Jakarta dengan melakukan naturalisasi atau normalisasi antara Pemprov DKI dan BBWSCC, menurut Prasetio, kedua belah pihak harusnya bisa menyatukan persepsi. Paling tidak, lanjutnya, Pemprov DKI harus mengikuti program pemerintah pusat dengan mendukung program normalisasi sungai.

“Harus disamakan persepsinya. Karena ini adala program pemerintah pusat yang ada di DKI Jakarta. Dan kita dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi bukan hanya dari pemerintah daerah saja,” ungkap Prasetio.

Untuk penanganan banjir di Jakarta, lanjut Prasetio, bukan masalah kebijakan tersebut populer atau tidak populer. Tapi penanganan banjir harus segera dilaksanakan, karena sangat mendesak untuk diselesaikan.

“Masalah di Jakarta itu hanya macet dan banjir. Sekarang tangani macet ada MRT. Masalah banjir bagaimana? Bantaran kali bagian kiri dan kanan ditempati orang yang tidak bertanggung jawab. Harus diberesin. Pemerintah ada di situ,” jelas Prasetio.

Baca juga: Penumpang MRT Berharap Potongan Harga 50% Terus Diberlakukan

Karena itu, tambahnya, DPRD DKI siap menjembatani perbedaan pandangan dalam hal penanganan banjir di Jakarta antara naturalisasi dengan normalisasi.

“Kita siap menjembatani. Pemerintah pusat oke saja. Tapi saya tidak tahu kebijakan gubernur sekarang bagaimana. Yang penting perbedaan pandangan ini harus diberesin, disatukan persepsinya,” pungkasnya.. (OL-6)