Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, berharap DPRD DKI Jakarta sesegera mungkin bisa menuntaskan pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Sebab, Pemilu telah usai dan ini saatnya anggota dewan kembali fokus pada tugas-tugas legislasinya.
"Kita tunggu dari dewan. Mudah-mudahn sekarang dengan hasil Pileg sudah menemukan tanda-tanda tuntas. Teman-teman di dewan sudah bisa aktif lagi dan harapannya nanti pembahasan bisa segera dilakukan," kata Anies di Balai Kota, Kamis (2/5).
Baca juga: Buat Insinerator, Warga Habiskan Biaya Hingga Rp150 Juta
Anies mengungkapkan DPRD menjanjikan akan membahas soal pemilihan wagub dalam waktu dekat ini.
"Katanya sih dalam waktu dekat ini sudah mulai ada pembahasan di dewan," terangnya.
Sementara itu, ditemui terpisah Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan total sudah sembilan fraksi menyerahkan nama-nama anggotanya untuk menjadi anggota panitia khusus pemilihan wagub DKI.
Yuliadi mengungkapkan tinggal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum menyerahkan nama anggotanya untuk menjadi anggota pansus wagub. "Tinggal PDIP saja yang belum," ujar Yuliadi. (OL-6)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved