Wali Kota Keluhkan Pendapatan Pajak

KERJA aparatur yang belum maksimal membuat Rahmat Effendi geregetan. Wali Kota Bekasi itu menilai kurangnya pendapatan pajak selama triwulan pertama 2019 dipengaruhi kinerja anak buahnya.

"Keseimbangan fiskal masih memprihatinkan. Saya belum melihat akurasi dari proses perencanaan yang baik," tutur Rahmat, kemarin.

Selama tiga bulan terakhir, pendapatan pajak Kota Bekasi mentok di angka Rp4 miliar. Jumlah itu setengah dari target yang dipatok, yakni sebesar Rp8 miliar pada periode Januari-Maret.

Karena keseimbangan fiskal yang terganggu, lanjut dia, realisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah selama tiga bulan terakhir juga masih jauh dari harapan. "Ini lampu merah bagi ASN Kota Bekasi, terutama yang bersentuhan dengan sektor pendapatan. Di dalamnya ada Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Perhubungan."

Baca Juga: Pendapatan Pajak Kota Bekasi Triwulan Pertama Memprihatinkan

Ia mengakui kendala utama pendapatan asli daerah ialah pajak reklame. Potensi dari sektor ini sangat besar, tapi ternyata pihak ketiga tak menyelesaikan kewajiban.

Tahun ini, Kota Bekasi mematok APBD sebesar Rp6,6 triliun. Rahmat pesimistis keseimbangan fiskal sulit dicapai jika kondisi triwulan pertama tidak diperbaiki.

Dalam menanggapi kege-raman sang wali kota, Kepala Inspektorat Kota Bekasi Widodo Indrijantoro berjanji akan memaksimalkan peran penyidik pegawai negeri sipil untuk menggali potensi PAD. Mereka akan mendapat tugas khusus mengawasi pihak ketiga yang melanggar perda. "Jika ada pelanggaran terkait potensi PAD, akan langsung kami tindak lanjuti. Kami berharap dengan cara itu, pihak ketiga taat membayar pajak." (Gan/J-3)