Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
Herry Prasetyo alias Hersong, 50, kena batunya. Ia dilaporkan ke Polresta Depok oleh Entin Pratiwi dan Dian Dwi Kurniawati, dengan tudingan melakukan penipuan.
Dalam laporannya, kedua pengusaha itu mengaku dimintai sejumlah uang sebagai uang muka.
Mereka diiming-imingi akan mendapat proyek infra-struktur dari Pemerintah Kota Depok. Uang pelicin itu akan diberikan kepada Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo. Besarnya mencapai Rp200 juta.
Namun, setelah menunggu dan menunggu, ternyata proyek yang dijanjikan tidak jatuh ke tangan keduanya. Upaya menagih sudah dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Kedua pengusaha itu akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke polisi.
Baca juga: Mensos Beri Bantuan Dana untuk Korban Kebakaran Krukut
Saat dikonfirmasi, Hendrik mendukung kasus ini dilaporkan ke polisi. "Kalau dia bilang bisa mainkan proyek lewat saya, itu bohong semua. Tangkap saja dia."
Hendrik mengaku sudah mengonfirmasi tudingan itu kepada kedua korban dan Hersong. "Saya merasa sudah dikhianati dan dimanfaatkan untuk memeras pengusaha."
Dalam kesempatan terpisah, Hersong mengaku uang yang diterimanya tidak terkait dengan uang muka proyek dan Ketua DPRD. "Itu pinjaman. Saya meminjam dari kedua pengusaha itu, dan dalam waktu dekat akan segera saya lunasi. Kasusnya bukan penipuan, tapi saya pinjam uang dari mereka," ungkap Hersong. (KG/J-3)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved