Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Herry Prasetyo alias Hersong, 50, kena batunya. Ia dilaporkan ke Polresta Depok oleh Entin Pratiwi dan Dian Dwi Kurniawati, dengan tudingan melakukan penipuan.
Dalam laporannya, kedua pengusaha itu mengaku dimintai sejumlah uang sebagai uang muka.
Mereka diiming-imingi akan mendapat proyek infra-struktur dari Pemerintah Kota Depok. Uang pelicin itu akan diberikan kepada Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo. Besarnya mencapai Rp200 juta.
Namun, setelah menunggu dan menunggu, ternyata proyek yang dijanjikan tidak jatuh ke tangan keduanya. Upaya menagih sudah dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Kedua pengusaha itu akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke polisi.
Baca juga: Mensos Beri Bantuan Dana untuk Korban Kebakaran Krukut
Saat dikonfirmasi, Hendrik mendukung kasus ini dilaporkan ke polisi. "Kalau dia bilang bisa mainkan proyek lewat saya, itu bohong semua. Tangkap saja dia."
Hendrik mengaku sudah mengonfirmasi tudingan itu kepada kedua korban dan Hersong. "Saya merasa sudah dikhianati dan dimanfaatkan untuk memeras pengusaha."
Dalam kesempatan terpisah, Hersong mengaku uang yang diterimanya tidak terkait dengan uang muka proyek dan Ketua DPRD. "Itu pinjaman. Saya meminjam dari kedua pengusaha itu, dan dalam waktu dekat akan segera saya lunasi. Kasusnya bukan penipuan, tapi saya pinjam uang dari mereka," ungkap Hersong. (KG/J-3)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved