Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Herry Prasetyo alias Hersong, 50, kena batunya. Ia dilaporkan ke Polresta Depok oleh Entin Pratiwi dan Dian Dwi Kurniawati, dengan tudingan melakukan penipuan.
Dalam laporannya, kedua pengusaha itu mengaku dimintai sejumlah uang sebagai uang muka.
Mereka diiming-imingi akan mendapat proyek infra-struktur dari Pemerintah Kota Depok. Uang pelicin itu akan diberikan kepada Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo. Besarnya mencapai Rp200 juta.
Namun, setelah menunggu dan menunggu, ternyata proyek yang dijanjikan tidak jatuh ke tangan keduanya. Upaya menagih sudah dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Kedua pengusaha itu akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke polisi.
Baca juga: Mensos Beri Bantuan Dana untuk Korban Kebakaran Krukut
Saat dikonfirmasi, Hendrik mendukung kasus ini dilaporkan ke polisi. "Kalau dia bilang bisa mainkan proyek lewat saya, itu bohong semua. Tangkap saja dia."
Hendrik mengaku sudah mengonfirmasi tudingan itu kepada kedua korban dan Hersong. "Saya merasa sudah dikhianati dan dimanfaatkan untuk memeras pengusaha."
Dalam kesempatan terpisah, Hersong mengaku uang yang diterimanya tidak terkait dengan uang muka proyek dan Ketua DPRD. "Itu pinjaman. Saya meminjam dari kedua pengusaha itu, dan dalam waktu dekat akan segera saya lunasi. Kasusnya bukan penipuan, tapi saya pinjam uang dari mereka," ungkap Hersong. (KG/J-3)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved