Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
TARIF Light Rail Transit (LRT) dianggap oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan membebani masyarakat karena dinilai tinggi dengan jarak yang terbilang cukup pendek.
"Pada dasarnya biaya perincian baik mengenai tarif dan sebagainya sudah kami (PT LRT) serahkan kepada DPRD DKI Jakarta dan saat ini hanya menunggu respons dari DPRD," kata Humas PT LRT, Melissa, saat dihubungi oleh Media Indonesia, Jumat (8/3).
Baca juga:Brigade Jawara 411 Ancam Bakal Datangkan Massa yang Lebih Besar
Setiap penumpang LRT akan dikenai tarif sebesar Rp5 ribu-Rp7 ribu. Tarif tersebut sudah disubsidi. Jika belum disubsidi, tarif LRT dianggap akan memberatkan penumpang.
Melissa mengatakan, tarif LRT sebelum disubsidi mencapai Rp41.655, pendapat mengenai mahal atau tidaknya bukan pihak LRT yang menentukan tetapi pihak pemerintah dan DPRD. Sementara itu, biaya operasional dan perawatan sarana mencapai Rp136 miliar dan biaya operasi mencapai Rp156 Miliar.
Panjang lintasan LRT hanya 5,90 km dengan jumlah 6 stasiun. Waktu tempuhnya hanya 15 menit dari Kelapa Gading hingga kawasan Velodrome, dengan estimasi jumlah penumpang per hari 14.255 penumpang.
Tarif seriap penumpang sebesar Rp41.655 dengan subsidi sebesar Rp35.655. Jadi setiap tarif penumpang hanya Rp5 ribu-Rp7 ribu dengan alokasi subsidi sebesar Rp675 Miliar.
"Saat ini kami hanya menunggu respons dari DPRD DKI sehingga kami tidak merubah apapun (tarif LRT)," ujar Melissa. (OL-6)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved