Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TARIF Light Rail Transit (LRT) dianggap oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan membebani masyarakat karena dinilai tinggi dengan jarak yang terbilang cukup pendek.
"Pada dasarnya biaya perincian baik mengenai tarif dan sebagainya sudah kami (PT LRT) serahkan kepada DPRD DKI Jakarta dan saat ini hanya menunggu respons dari DPRD," kata Humas PT LRT, Melissa, saat dihubungi oleh Media Indonesia, Jumat (8/3).
Baca juga:Brigade Jawara 411 Ancam Bakal Datangkan Massa yang Lebih Besar
Setiap penumpang LRT akan dikenai tarif sebesar Rp5 ribu-Rp7 ribu. Tarif tersebut sudah disubsidi. Jika belum disubsidi, tarif LRT dianggap akan memberatkan penumpang.
Melissa mengatakan, tarif LRT sebelum disubsidi mencapai Rp41.655, pendapat mengenai mahal atau tidaknya bukan pihak LRT yang menentukan tetapi pihak pemerintah dan DPRD. Sementara itu, biaya operasional dan perawatan sarana mencapai Rp136 miliar dan biaya operasi mencapai Rp156 Miliar.
Panjang lintasan LRT hanya 5,90 km dengan jumlah 6 stasiun. Waktu tempuhnya hanya 15 menit dari Kelapa Gading hingga kawasan Velodrome, dengan estimasi jumlah penumpang per hari 14.255 penumpang.
Tarif seriap penumpang sebesar Rp41.655 dengan subsidi sebesar Rp35.655. Jadi setiap tarif penumpang hanya Rp5 ribu-Rp7 ribu dengan alokasi subsidi sebesar Rp675 Miliar.
"Saat ini kami hanya menunggu respons dari DPRD DKI sehingga kami tidak merubah apapun (tarif LRT)," ujar Melissa. (OL-6)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved