Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Dewan DPRD DKI, Muhammad Yuliadi, menjelaskan mengenai perkembangan penetapan calon wakil gubernur (Cawagub) di DPRD. Ia mengatakan, masih ada tiga tahapan yang harus dijalani untuk memilih satu dari dua nama cawagub tersebut.
Tahap pertama, yakni menentukan jadwal paripurna yang dilakukan oleh badan musyawarah (Bamus) DPRD DKI. Kedua, membentuk panitia pemilih (Panlih). Ketiga, menyusun tata tertib pemilihan.
Baca juga: Akibat Demonstrasi Alumni 212, Polisi Rekayasa Lalu Lintas
"Untuk Bamus, rabu depan baru mau kita rapatkan, " ungkap Yuliadi, saat di temui di gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (8/3).
Setelah selesai dibentuk, sambung dia, Bamus akan menentukan Panlih yang nantinya akan membuat tata tertib mengenai pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Nanti kalau semua sudah beres mereka (Panlih) akan lapor ke Ketua Dewan untuk penjadwalan paripurna, " paparnya.
Saat dimintai keterangan apakah pemilihan wakil gubernur akan selesai sebelum pemilihan umum (pemilu), menurut Yuliadi, hal itu tergantung dari kinerja Panlih.
Baca juga: Polisi Siapkan Seribu Personel Kawal Demo Alumni 212
Namun secara terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Santoso, mengatakan dalam waktu dekat DPRD belum bisa menentukan Wakil Gubernur. "Kelihatanya dalam waktu dekat ini belum bisa, " ungkapnya.
Ia berpendapat, seharusnya sebelum Pemilu proses pemilihan Wagub DKI sudah dilakukan. Namun hingga saat ini Panlihnya belum juga terbentuk dan tata tertibnya belum tersusun. (OL-6)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved