Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta akan segera membentuk Pansus untuk pembuatan tata tertib dalam Sidang Paripurna penetapan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta.
"Saat ini sedang diusahakan segera membentuk Pansus setelah itu baru dibuat tata tertib, hingga saat ini regulasi," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Santoso, di Jakarta, Rabu (6/3).
Baca juga: Target Penumpang LRT tidak Logis
Tahun politik seperti pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang akan dilakukan bulan April mendatang dianggap tidak memperlambat penetapan Calon Wakil Gubernur terkait banyak anggota DPRD yang mencalonkan kembali menjadi Calon Legislatif.
"Menurut Santoso, tahun politik seperti saat ini tidak menggangu sama sekali, karena lembaga politik berjalan tidak perlu hadir semua. Kecuali saat pengambilan keputusan pemilihan Cawagub, karena demi kepentingan waega Jakarta," ujar Santoso.
Ia mengatakan semoga segera terselesaikan secara cepat karena Jakarta otonomi provinsi maka beban Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan tugas sangat berat berbeda dengan wilayah lain.
"Untuk target yang diharapkan sebelum Pilpres itu tergantung fraksi saja. Tapi DPRD usahakan secepatnya," tandasnya. (OL-6)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved