Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta akan segera membentuk Pansus untuk pembuatan tata tertib dalam Sidang Paripurna penetapan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta.
"Saat ini sedang diusahakan segera membentuk Pansus setelah itu baru dibuat tata tertib, hingga saat ini regulasi," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Santoso, di Jakarta, Rabu (6/3).
Baca juga: Target Penumpang LRT tidak Logis
Tahun politik seperti pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang akan dilakukan bulan April mendatang dianggap tidak memperlambat penetapan Calon Wakil Gubernur terkait banyak anggota DPRD yang mencalonkan kembali menjadi Calon Legislatif.
"Menurut Santoso, tahun politik seperti saat ini tidak menggangu sama sekali, karena lembaga politik berjalan tidak perlu hadir semua. Kecuali saat pengambilan keputusan pemilihan Cawagub, karena demi kepentingan waega Jakarta," ujar Santoso.
Ia mengatakan semoga segera terselesaikan secara cepat karena Jakarta otonomi provinsi maka beban Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan tugas sangat berat berbeda dengan wilayah lain.
"Untuk target yang diharapkan sebelum Pilpres itu tergantung fraksi saja. Tapi DPRD usahakan secepatnya," tandasnya. (OL-6)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved