Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
DPRD DKI Jakarta akan segera membentuk Pansus untuk pembuatan tata tertib dalam Sidang Paripurna penetapan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta.
"Saat ini sedang diusahakan segera membentuk Pansus setelah itu baru dibuat tata tertib, hingga saat ini regulasi," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Santoso, di Jakarta, Rabu (6/3).
Baca juga: Target Penumpang LRT tidak Logis
Tahun politik seperti pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang akan dilakukan bulan April mendatang dianggap tidak memperlambat penetapan Calon Wakil Gubernur terkait banyak anggota DPRD yang mencalonkan kembali menjadi Calon Legislatif.
"Menurut Santoso, tahun politik seperti saat ini tidak menggangu sama sekali, karena lembaga politik berjalan tidak perlu hadir semua. Kecuali saat pengambilan keputusan pemilihan Cawagub, karena demi kepentingan waega Jakarta," ujar Santoso.
Ia mengatakan semoga segera terselesaikan secara cepat karena Jakarta otonomi provinsi maka beban Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan tugas sangat berat berbeda dengan wilayah lain.
"Untuk target yang diharapkan sebelum Pilpres itu tergantung fraksi saja. Tapi DPRD usahakan secepatnya," tandasnya. (OL-6)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved