Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi aparatur sipil negara (ASN) yang baru saja dilantik. Evaluasi akan dilakukan setiap enam bulan.
"Kita akan lakukan evaluasi setiap enam bulan dan di situ evaluasi akan dilakukan pada mereka yang memegang posisi yang kemarin dilantik," kata Anies di Balai Kota, Selasa (26/2).
Pengisi jabatan baru, menurut Anies, akan diuji seberapa jauh bisa memberikan inovasi serta terobosan dalam menjalankan program kerja yang ada.
"Orang yang baru diberi pesan untuk memberikan pendekatan yang berbeda dan di situlah kepemimpinannya diuji untuk memunculkan inovasi, terobosan," terangnya.
Baca juga: Sore Nanti, Anies Rotasi 1.100 Pejabat Eselon di DKI
Sementara itu, tidak tercapainya Kegiatan Strategis Daerah (KSD) serta penyerapan menjadi indikator rotasi dan demosi yang dilakukan oleh Anies.
"Penyerapan anggaran, KSD, dan kinerja juga perilakunya di lapangan itu semua menjadi faktor. Sebagai ASN sebetulnya wajar dalam dua tahun sampai tiga tahun dipindah," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 ASN dari jenjang eselon IV hingga eselon II. Pelantikan ASN yang baru dirotasi dari proses lelang jabatan itu dilakukan di Lapangan Irti Monas, Senin (25/2).(OL-5)
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved