PM Takaichi Tolak Kirim Armada Perang ke Hormuz Saat AS Mobilisasi Ribuan Marinir Okinawa

PERDANA Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah Jepang belum memiliki rencana untuk mengerahkan Pasukan Bela Diri (SDF) guna mengawal kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari Washington seiring dengan mobilisasi besar-besaran militer Amerika Serikat (AS) dari pangkalan di Jepang menuju Timur Tengah.

"Belum ada keputusan apa pun terkait pengiriman kapal pengawal," ujar PM Takaichi dalam rapat Komite Anggaran Majelis Tinggi, Senin (16/3). Ia menambahkan bahwa Tokyo masih mengkaji langkah mandiri yang dapat dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku di Jepang.

Pernyataan Takaichi ini merupakan respons langsung atas seruan Presiden AS Donald Trump yang meminta Jepang dan negara-negara lain untuk mengirim kapal perang demi mengamankan jalur pengiriman minyak global yang vital tersebut. Tekanan ini datang hanya beberapa hari sebelum kunjungan tingkat tinggi Takaichi ke Washington.

Baca juga : Inggris dan AS Intensif Bahas Pembukaan Selat Hormuz demi Stabilkan Pasokan Minyak Global

Mobilisasi Marinir dari Okinawa

Di saat Tokyo masih menimbang langkah diplomatik, Pentagon dilaporkan telah menggerakkan kekuatan tempur signifikan dari wilayah Jepang. Lebih dari 2.200 personel Unit Ekspedisi Marinir ke-31 yang berbasis di Okinawa, beserta kapal serbu amfibi USS Tripoli yang bermarkas di Sasebo, Prefektur Nagasaki, kini tengah menuju Timur Tengah.

USS Tripoli, yang mengangkut skuadron jet tempur siluman F-35B dan helikopter V-22 Osprey, menjadi inti dari gugus tugas amfibi AS untuk merespons eskalasi perang antara AS-Israel melawan Iran yang telah memasuki minggu ketiga. Selat Hormuz kini menjadi titik paling rawan menyusul meningkatnya intensitas serangan yang mengancam stabilitas pasokan energi dunia.

Sikap hati-hati Tokyo mencerminkan dilema konstitusional dan politik dalam pengerahan militer ke luar negeri, meski sekutu utamanya terus memperkuat kehadiran tempur di kawasan konflik menggunakan aset-aset yang berbasis di tanah Jepang. (Japan Times/B-3)