3 Negara Memveto Opsi Militer untuk Buka Selat Hormuz

UPAYA negara-negara Arab untuk membuka kembali Selat Hormuz melalui jalur militer menemui jalan buntu di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Rusia, Tiongkok, dan Prancis memblok resolusi untuk memberi lampu hijau penggunaan kekuatan militer terhadap Iran.

Langkah militer untuk membuka Selat Hormuz dianggap justru berisiko memperdalam konflik, alih-alih menyelesaikan akar persoalan.

Rancangan resolusi yang dipelopori Bahrain dan didukung sejumlah negara Teluk itu memasukkan klausul kontroversial yang memungkinkan penggunaan segala cara yang diperlukan guna menjamin keamanan pelayaran di selat strategis tersebut.

Baca juga : Kapal Internasional Akhirnya Tembus Selat Hormuz, dari Negara Mana Saja?

Namun, tiga negara pemegang hak veto menolak formulasi yang membuka ruang aksi militer.

Dokumen yang telah mengalami empat kali revisi itu dijadwalkan diajukan untuk pemungutan suara pada 3 April. Meski demikian, diplomat menyebut peluang kompromi masih belum pasti karena perbedaan tajam antarnegara anggota.

Ketegangan meningkat sejak Iran menutup Selat Hormuz menyusul serangan udara Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Penutupan jalur vital ini mengguncang pasokan energi global, memicu lonjakan harga minyak dan biaya pengiriman, serta menekan pasar keuangan internasional.

Baca juga : Harga BBM Melambung, Pakistan Gratiskan Transportasi Publik Sebulan

Di tengah tekanan internasional, Teheran memberi sinyal akan tetap mengendalikan lalu lintas di selat tersebut. Situasi ini memperbesar kekhawatiran akan eskalasi konflik.

Sejumlah analis menilai opsi militer tidak hanya berisiko tinggi, tetapi juga sulit dijalankan. Kapasitas militer negara-negara Teluk dinilai terbatas untuk menghadapi Iran secara mandiri. Potensi konflik yang lebih luas juga menjadi pertimbangan utama.

Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan menilai gagasan pembukaan paksa Selat Hormuz sebagai langkah yang tidak realistis.

Krisis ini juga menandai memburuknya hubungan Iran dengan negara-negara Arab. Negara seperti Qatar dan Oman yang pernah berperan sebagai mediator kini mulai meninjau ulang posisi mereka.

Dampak ekonomi pun terasa signifikan. Qatar, salah satu eksportir gas terbesar dunia, terpaksa menghentikan produksi dan menetapkan kondisi force majeure dengan potensi kerugian mencapai US$20 miliar per tahun. (Z-10)