Kemlu Minta Iran Jamin Keamanan Jalur Tanker Pertamina di Selat Hormuz

KEMENTERIAN Luar Negeri atau Kemlu RI mengintensifkan dialog dengan otoritas Iran untuk memastikan keselamatan dua kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz.

Langkah itu diambil menyusul meningkatnya tensi keamanan di kawasan tersebut akibat perselisihan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kemlu, Santo Darmosumarto, mengungkapkan bahwa kondisi di kawasan yang belum kondusif menuntut penguatan koordinasi dengan pemerintah setempat.

Baca juga : Kronologi Serangan IRGC ke Tanker AS & Penutupan Selat Hormuz Maret 2026

Saat ini, KBRI Teheran menjadi ujung tombak dalam melakukan negosiasi langsung agar aset strategis nasional tersebut tetap terlindungi.

“Terkait dengan tanker Pertamina, hal tersebut sedang ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KBRI Teheran karena memang dialognya harus dilakukan dengan pihak di pemerintah Iran,” ujar Santo kepada pewarta, Jumat (6/3).

Upaya diplomasi itu ditujukan agar kapal tanker tersebut pada akhirnya dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman. 

Baca juga : Selat Hormuz Membara: IRGC Serang Tanker AS, Pasokan Energi Dunia Terancam

Santo mengamini bahwa dinamika konflik di Timur Tengah membawa dampak signifikan bagi kepentingan domestik, mengingat posisi negara-negara di kawasan sebagai mitra dagang penting bagi Indonesia.

Santo menegaskan bahwa Indonesia tidak mengambil posisi terhadap salah satu pihak, melainkan mendorong penghentian kekerasan dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Komunikasi diplomatik tingkat tinggi pun telah dilakukan. Presiden RI dilaporkan telah berkomunikasi dengan pimpinan Uni Emirat Arab, Qatar, dan Yordania. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI juga terus berkoordinasi dengan para sejawatnya di Iran, Arab Saudi, dan UAE.

Di saat yang sama, lanjut dia, berbagai organisasi internasional ataupun regional juga sudah mengeluarkan statement ataupun dalam proses untuk mengeluarkan statement.

"Dalam kesempatan tersebut di mana Indonesia merupakan bagian dari regional ataupun multilateral forum tersebut, kita juga aktif untuk menyuarakan posisi Indonesia dalam kaitan dalam joint statement yang akan disampaikan," kata Santo.

"Tentunya yang kita ingin lakukan adalah mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional," imbuhnya. (H-4)