Kristi Noem Wajibkan Kamera Badan bagi Petugas DHS di Minneapolis

SEKRETARIS Keamanan Dalam Negeri (DHS), Kristi Noem, mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh petugas lapangan di Minneapolis untuk menggunakan kamera badan (body camera). Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya tuntutan transparansi dalam operasi penegakan hukum imigrasi di wilayah tersebut.

"Berlaku segera, kami mengerahkan kamera badan ke setiap petugas di lapangan di Minneapolis," tulis Noem dalam unggahan di media sosial, Senin (2/2). Ia menambahkan program ini akan diperluas secara nasional seiring tersedianya anggaran. "Kami akan segera mengakuisisi dan mengerahkan kamera badan ke aparat penegak hukum DHS di seluruh negeri."

Transparansi di Tengah Ketegangan

Desakan agar petugas DHS, termasuk ICE dan Bea Cukai serta Perlindungan Perbatasan (CBP), menggunakan kamera badan telah lama disuarakan para advokat maupun kritikus. Selama ini, para petugas sering kali terpaksa merekam interaksi tegang dengan demonstran menggunakan perangkat pribadi mereka.

Baca juga : Trump Gelar Pertemuan Darurat dengan Kristi Noem di Oval Office Bahas Kondisi Minneapolis

Salah satu insiden yang memicu urgensi ini adalah penembakan fatal terhadap perawat ICU, Alex Pretti, pada akhir Januari lalu. Penyelidik kini tengah meninjau rekaman dari 30 kamera badan milik petugas lain yang berada di lokasi untuk merekonstruksi kejadian sebelum kematian Pretti. Investigasi internal awal CBP mengonfirmasi hanya dua petugas yang melepaskan tembakan.

Sebelumnya, insiden serupa menimpa Renee Good, di mana petugas yang menembaknya terekam menggunakan ponsel pribadi.

Dukungan Politik dan Anggaran

Presiden Donald Trump menyatakan menyerahkan keputusan mengenai penggunaan kamera badan sepenuhnya kepada Noem. Meski tidak menginstruksikan secara langsung, Trump memberikan lampu hijau atas kebijakan tersebut.

Baca juga : Komandan Patroli Perbatasan Hengkang Usai Penembakan Alex Pretti di Minneapolis

"Yah, itu bukan keputusan saya. Saya menyerahkannya kepadanya (Noem). Alat itu cenderung berdampak baik bagi penegak hukum, karena orang tidak bisa berbohong tentang apa yang terjadi... Tapi jika dia ingin melakukannya, saya setuju saja," ujar Trump.

Kebijakan ini juga muncul di tengah negosiasi alot di Senat terkait pendanaan DHS. Partai Demokrat dan Trump baru saja menyepakati perpanjangan dana sementara selama dua minggu, sementara perdebatan mengenai reformasi taktik ICE terus berlanjut.

Beberapa politisi Republik, termasuk Senator Ron Johnson dari Komite Keamanan Dalam Negeri Senat, juga mulai menyuarakan dukungan terhadap mandat kamera badan, meskipun mereka tetap menolak tuntutan Demokrat lainnya seperti kewajiban surat perintah yudisial dalam kasus imigrasi.

"Saya pribadi tidak mempermasalahkan hal itu (kamera badan)," kata Johnson. Namun, ia menilai tuntutan surat perintah yudisial adalah upaya untuk melumpuhkan kemampuan penegakan hukum imigrasi di tengah jutaan tumpukan kasus yang ada.

Saat ini, tekanan beralih ke faksi Republik di DPR AS untuk segera mengesahkan RUU pendanaan guna menjamin operasional instansi keamanan tersebut. (CNN/Z-2)