Tanpa Kamera Tubuh, Investigasi Penembakan Perempuan oleh Petugas ICE di Minneapolis Terancam Buntu

PENYELIDIKAN atas insiden penembakan fatal oleh petugas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) terhadap seorang perempuan di Minneapolis kini menghadapi jalan buntu. Sebuah sumber penegak hukum mengungkapkan kepada CNN, para petugas ICE yang beroperasi di wilayah tersebut tidak diwajibkan mengenakan kamera tubuh (body-worn cameras).

Ketiadaan bukti visual ini diprediksi akan menyulitkan pengungkapan fakta atas tewasnya perempuan yang berada di dalam mobilnya tersebut. Saat ini, terjadi perbedaan narasi yang tajam antara pemerintah pusat dan otoritas lokal. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menuduh perempuan tersebut sengaja mencoba menabrak petugas, namun klaim ini dibantah keras pejabat lokal, termasuk Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey.

Perubahan Kebijakan di Era Trump

Masalah transparansi ini tidak lepas dari perubahan kebijakan di tingkat nasional. Pada 2022, Presiden Joe Biden sempat menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan seluruh lembaga penegak hukum federal untuk mengadopsi kebijakan kamera tubuh selama penangkapan dan penggeledahan.

Baca juga : Insiden Berdarah di Minneapolis: Petugas ICE Tembak Mati Perempuan yang Coba Tabrak Aparat

Namun, perintah tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak aturan yang langsung dicabut Presiden Donald Trump pada hari pertama masa jabatan keduanya. Meski ICE mengeluarkan kebijakan terbaru pada Februari lalu, aturan itu hanya berlaku di wilayah yang sudah mengimplementasikan penggunaan kamera. Sumber menyebutkan bahwa wilayah Minneapolis belum termasuk dalam daftar tersebut.

Kekhawatiran akan Impunitas

Di bawah kebijakan resmi, agen imigrasi memang diperbolehkan menggunakan kekuatan mematikan terhadap seseorang yang dianggap mengancam nyawa. Namun, sejarah mencatat lembaga federal biasanya menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk investigasi mendalam sebelum memutuskan apakah tindakan tersebut tepat.

Kini, pendekatan tersebut tampak berubah. Pejabat federal terlihat terburu-buru membela agen mereka, memicu kekhawatiran mekanisme akuntabilitas telah ditinggalkan di masa jabatan kedua Trump. Administrasi Trump berargumen para agen memiliki imunitas dari tuntutan hukum pejabat negara bagian maupun lokal.

Baca juga : Rencana Operasi ICE di Minneapolis Tuai Kecaman, Trump Singgung Komunitas Somalia

Tantangan semakin besar karena posisi puncak di Departemen Kehakiman (DOJ) dan FBI, kini diisi oleh loyalis politik Trump.

Hampir Tidak Tersentuh

Minimnya bukti independen seperti rekaman kamera membuat pernyataan petugas menjadi satu-satunya sumber primer yang diakui. Hal ini menimbulkan pesimisme di kalangan internal penegak hukum federal sendiri.

"Jika ini murni kata-kata agen ICE melawan orang lain, permainan berakhir," ujar seorang sumber penegak hukum federal kepada CNN. "Kecuali jika kejadiannya sangat mengerikan dan terekam kamera, mereka pada dasarnya tidak tersentuh."

Kekhawatiran serupa juga muncul dari kalangan internal DOJ pasca-pembersihan karyawan karier di kementerian tersebut. Para jaksa federal dikabarkan enggan mengusut insiden yang meragukan karena takut berbenturan dengan prioritas politik Trump.

Seorang pengacara senior DOJ yang berbicara secara anonim menegaskan keraguan tersebut secara gamblang:

"Ada nol peluang bagi seorang agen (imigrasi) untuk didakwa secara pidana di bawah pemerintahan ini." (CNN/Z-2)