Parlemen Australia Setujui Program Buyback Senjata Api usai Tragedi Pantai Bondi

MAJELIS rendah parlemen Australia resmi memberikan suara setuju menjalankan program buyback (pembelian kembali) senjata api nasional serta pengetatan izin kepemilikan senjata. Langkah besar ini diambil hanya berselang satu bulan setelah tragedi penembakan maut di Bondi Beach yang mengguncang negara tersebut.

Menteri Urusan Dalam Negeri, Tony Burke, menyatakan aturan baru ini dirancang untuk menutup celah hukum yang selama ini ada. Ia menegaskan, jika undang-undang ini sudah berlaku sebelum serangan yang menargetkan festival Yahudi tersebut, para pelaku tidak akan memiliki akses legal ke senjata api.

"Para individu yang membunuh 15 orang pada 14 Desember lalu memiliki kebencian di hati mereka dan senjata di tangan mereka," ujar Burke di hadapan parlemen, Selasa (20/1).

Baca juga : 59 Dakwaan Menjerat Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney

Dalam kasus Bondi Beach, pelaku yang merupakan pasangan ayah dan anak diketahui memiliki latar belakang yang mengkhawatirkan. Sang ayah secara legal memiliki enam pucuk senjata api, sementara putranya sudah lama masuk dalam radar pengawasan badan intelijen.

Mengurangi Populasi Senjata Api

Rancangan Undang-Undang (RUU) ini lolos di DPR Australia dengan perolehan suara 96 berbanding 45. Selanjutnya, aturan ini akan dibawa ke Senat dan diprediksi akan melenggang mulus dengan dukungan dari Partai Greens.

Program buyback ini akan menyasar senjata api surplus dan yang baru dilarang guna mengurangi populasi senjata terdaftar yang saat ini mencapai 4 juta pucuk. Burke menyebut fakta ini mengejutkan bagi warga Australia, mengingat jumlah senjata saat ini justru lebih banyak dibandingkan masa sebelum tragedi Port Arthur tahun 1996 yang menewaskan 35 orang.

Baca juga : Penembakan di Tengah Perayaan Hanukkah, Australia Hadapi Luka Lama

Selain buyback, langkah-langkah baru mencakup kontrol impor senjata yang lebih ketat serta peningkatan pertukaran informasi antarlembaga intelijen mengenai individu yang mengajukan lisensi senjata.

Reformasi Ujaran Kebencian

Di samping masalah senjata, parlemen juga tengah memperdebatkan reformasi undang-undang ujaran kebencian untuk memerangi antisemitisme. Meski sempat terganjal kekhawatiran oposisi terkait kebebasan berpendapat, pemimpin Partai Liberal, Sussan Ley, dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk versi undang-undang yang telah disesuaikan.

Anggota parlemen dari Partai Liberal, Julian Leeser, menegaskan bahwa peristiwa Bondi adalah sebuah titik balik. "Pilihan yang diambil Partai Liberal pagi ini, seperti yang selalu kami lakukan, adalah berdiri bersama komunitas Yahudi dan warga Australia yang taat hukum," ungkap Leeser.

Namun, Partai Greens menyatakan tidak akan memberikan suara untuk reformasi ujaran kebencian ini kecuali ada jaminan perlindungan bagi seluruh kelompok minoritas dan hak untuk melakukan protes yang sah. (BBC/Z-2)