Sejarah Pemerintah Iran Dari Kekaisaran Persia hingga Republik Islam

IRAN, yang secara historis dikenal sebagai Persia, memiliki sejarah pemerintahan yang membentang lebih dari 2.500 tahun. Perjalanan politiknya ditandai dengan bangkit dan runtuhnya kekaisaran-kekaisaran besar yang membentuk fondasi administratif dan hukum bagi banyak peradaban setelahnya.

1. Era Kekaisaran Kuno: Fondasi Negara Adidaya

Sistem pemerintahan terpusat di Iran dimulai dengan Kekaisaran Akhemeniyah (Achaemenid) yang didirikan oleh Koresy Agung (Cyrus the Great) pada tahun 550 SM. Koresy memperkenalkan model pemerintahan yang revolusioner pada zamannya: sebuah imperium luas yang dikelola melalui sistem provinsi (satrap) dengan tingkat toleransi budaya dan agama yang tinggi. Peninggalan terkenalnya, Silinder Koresy, sering dianggap sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia.

Setelah periode Helenistik dan Parthia, Kekaisaran Sasania (Sassanid) muncul sebagai puncak peradaban Persia kuno sebelum kedatangan Islam. Sistem pemerintahannya sangat terstruktur dengan birokrasi yang kuat dan Zoroastrianisme sebagai agama negara.

2. Masuknya Islam dan Kebangkitan Dinasti Nasional

Penaklukan Muslim pada abad ke-7 mengubah wajah pemerintahan Iran secara drastis. Kekaisaran Sasania runtuh dan Iran menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Namun, identitas Persia tidak hilang. Sebaliknya, birokrat dan cendekiawan Persia justru menjadi tulang punggung administrasi Kekhalifahan Abbasiyah.

Kebangkitan identitas nasional Iran secara formal kembali menguat pada masa Dinasti Safawi (1501-1736). Di bawah dinasti ini, Islam Syiah ditetapkan sebagai agama resmi negara. Keputusan ini menjadi titik balik krusial yang membedakan identitas politik Iran dari tetangga-tetangganya yang mayoritas Sunni, sekaligus menyatukan wilayah Iran di bawah satu otoritas pusat yang kuat.

3. Dinasti Pahlavi: Modernisasi dan Sekularisasi

Memasuki abad ke-20, Iran mengalami modernisasi cepat di bawah Dinasti Pahlavi. Reza Shah Pahlavi (berkuasa 1925-1941) berusaha mengubah Iran menjadi negara industri modern yang sekuler, mirip dengan model Turki di bawah Ataturk. Pada tahun 1935, ia secara resmi meminta dunia internasional menggunakan nama Iran alih-alih Persia.

Putranya, Mohammad Reza Pahlavi, melanjutkan ambisi ini melalui Revolusi Putih. Namun, gaya kepemimpinannya yang otoriter, ketergantungan pada dukungan Barat (terutama Amerika Serikat), serta represi politik melalui polisi rahasia SAVAK, memicu ketidakpuasan luas di kalangan ulama, intelektual, dan kelas pekerja.

4. Revolusi 1979: Kelahiran Republik Islam

Puncak ketidakpuasan rakyat meledak dalam Revolusi Iran 1979. Di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini, monarki berusia ribuan tahun tersebut runtuh. Melalui referendum nasional, Iran secara resmi berubah menjadi Republik Islam Iran pada 1 April 1979.

Sistem pemerintahan baru ini menerapkan konsep Velayat-e Faqih (Perwalian Ahli Fiqih), yaitu seorang ulama senior memegang kekuasaan tertinggi untuk memastikan seluruh kebijakan negara selaras dengan hukum Islam. Ini adalah model pemerintahan unik yang menggabungkan elemen teokrasi dengan institusi demokrasi seperti parlemen dan kepresidenan.

5. Struktur Pemerintahan Iran Saat Ini

Sistem politik Iran modern terdiri dari beberapa lembaga kunci yang saling mengawasi:

Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader): Otoritas tertinggi negara yang memegang kendali atas militer, kebijakan luar negeri, dan peradilan.
Presiden: Kepala pemerintahan yang dipilih rakyat setiap empat tahun sekali untuk menjalankan fungsi eksekutif harian.
Majelis (Parlemen): Badan legislatif yang merancang undang-undang.
Dewan Penjaga (Guardian Council): Lembaga yang bertugas memverifikasi apakah undang-undang dan kandidat politik sesuai dengan konstitusi dan syariat Islam.