Ekuador Tolak Kembalinya Pangkalan Militer Asing, Gagalkan Rencana Ekspansi AS di Pasifik Timur

WARGA Ekuador memutuskan menolak opsi membuka kembali pangkalan militer asing di negara tersebut lewat referendum nasional. Hasil ini menjadi pukulan bagi Presiden Daniel Noboa, serta menggagalkan harapan Amerika Serikat untuk memperluas kehadiran militernya di kawasan Pasifik Timur.

Noboa sebelumnya mendorong perubahan konstitusi untuk membatalkan larangan keberadaan pangkalan asing yang diberlakukan pada 2008. Ia berpendapat langkah itu akan memperkuat perang melawan kejahatan terorganisasi sekaligus menekan gelombang kekerasan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. 

Ekuador kini menjadi salah satu titik transit narkoba terbesar di dunia, meski bukan negara produsen. Menurut Noboa, sekitar 70% kokain dunia melewati Ekuador sebelum dikirim ke pasar internasional.

Baca juga : 298 Warga Venezuela Dideportasi AS, Ketegangan Washington-Caracas Meningkat

AS berharap hasil referendum membuka jalan bagi pendirian kembali pangkalan militer. Fasilitas AS di pesisir Pasifik ditutup pada 2008 oleh Presiden Rafael Correa, yang enggan memperpanjang izin penggunaan lahan.

Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan keamanan kedua negara kembali menghangat. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, bahkan mengunjungi fasilitas militer Ekuador bersama Noboa. Pada sebuah wawancara dengan BBC, Noboa menyatakan ingin agar “tentara asing” membantu perang melawan jaringan narkotrafik.

Namun mayoritas pemilih tetap menolak usulan tersebut.

Baca juga : Bos Kartel Los Lobos Ditangkap di Spanyol Usai Palsukan Kematian

Selain soal pangkalan asing, referendum juga memuat sejumlah proposal lain: penghapusan pendanaan publik untuk partai politik, pengurangan jumlah anggota Kongres, serta pembentukan majelis khusus untuk menulis ulang konstitusi. Seluruhnya ikut ditolak pemilih.

Pemerintah menilai reformasi itu dibutuhkan untuk memperketat keamanan dan menghemat anggaran negara. Namun para kritikus menilai pengurangan kursi legislatif dapat melemahkan mekanisme pengawasan, terutama di daerah miskin yang rentan kehilangan representasi politik.

Noboa menyatakan akan menghormati hasil referendum.

Pada hari penyelenggaraan pemungutan suara, aparat keamanan menangkap pemimpin geng narkotrafik Los Lobos, Wilmer “Pipo” Chavarría, dalam operasi bersama polisi Spanyol. Noboa menyebut Chavarría sebelumnya memalsukan kematiannya dan mengendalikan operasi kriminal Ekuador dari Eropa. Los Lobos telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Ekuador dan Amerika Serikat.

Referendum ini berlangsung di tengah meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan Karibia dan Pasifik Timur. AS telah melancarkan lebih dari 20 serangan terhadap kapal yang diduga terlibat narkotrafik, menewaskan sedikitnya 83 orang, meski tanpa memberikan rincian siapa saja yang berada di kapal tersebut. Langkah ini menuai kritik dari sejumlah pakar hukum internasional.

Situasi regional kian tegang karena muncul spekulasi soal kemungkinan serangan AS terhadap target di Venezuela. Washington menuduh Presiden Nicolás Maduro memimpin organisasi narkotrafik, tuduhan yang dibantah keras oleh Maduro. (BBC/Z-2)