Pakar PBB: Israel Membuat Mesin Kelaparan Paling Efisien di Dunia. Ini Adalah Genosida

MICHAEL Fakhri, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan, kembali mengingatkan kelaparan masif yang saat ini melanda Gaza bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ia menyebut dunia tidak bisa berpura-pura tidak tahu, karena peringatan akan bencana ini telah ia sampaikan sejak awal 2024.

“Israel sengaja membuat rakyat Gaza kelaparan. Ini adalah genosida. Ini kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini kejahatan perang,” tegas Fakhri dalam wawancara dengan The Guardian. “Semua informasi telah tersedia sejak lama. Tidak ada yang boleh mengaku terkejut.”

Kelaparan kini merenggut ribuan nyawa di Gaza. Antara April hingga pertengahan Juli 2025, lebih dari 20.000 anak-anak dilaporkan dirawat akibat malnutrisi akut, menurut data Integrated Food Security Phase Classification (IPC). Laporan tersebut menyebutkan “skenario terburuk kelaparan kini benar-benar terjadi di seluruh Gaza.”

Baca juga : PBB: Genosida Israel Hancurkan Pusat Fertilitas dan Lakukan Kekerasan Seksual

Kondisi ini berakar sejak Oktober 2023, ketika Menteri Pertahanan Israel saat itu, Yoav Gallant, mengumumkan pengepungan total Gaza, memutus pasokan listrik, air, bahan bakar, dan makanan. Dua bulan kemudian, warga Gaza menyumbang 80% dari populasi dunia yang mengalami kelaparan paling parah, menurut data PBB dan lembaga kemanusiaan internasional.

Pada Februari 2024, Fakhri menjadi salah satu suara pertama yang secara terbuka menyatakan kelaparan ini disengaja. Ia mengatakan belum pernah ada populasi sipil yang dibuat kelaparan secara sistematis dan begitu cepat seperti yang terjadi di Gaza.

Sebulan kemudian, Mahkamah Internasional (ICJ) mengakui adanya risiko genosida dan mendesak Israel untuk membuka akses bantuan kemanusiaan secara penuh. Namun, tindakan nyata tetap minim. Bahkan, pada Mei 2024, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menhan Gallant menjadi tokoh pertama yang secara resmi dituduh menggunakan kelaparan sebagai senjata perang oleh pengadilan internasional.

Baca juga : Pelapor Khusus PBB Serukan Boikot Medis terhadap Israel

Fakhri menegaskan, Israel telah lama menggunakan makanan sebagai alat kontrol politik terhadap Palestina. “Kelaparan selalu bersifat politis, bisa diprediksi, dan bisa dicegah. Tidak ada kata kerja ‘mengelaparkan’ dalam bahasa Inggris, karena kita tidak seharusnya membuat orang kelaparan. Tapi nyatanya, itulah yang sedang terjadi,” katanya.

Menurutnya, framing kelaparan di Gaza hanya akibat blokade terbaru adalah keliru. “Anak-anak tidak tiba-tiba kurus kering begitu saja. Ini hasil dari pelemahan sistematis selama bertahun-tahun.”

Kebijakan pembatasan bantuan pun diperketat sejak Israel membatalkan gencatan senjata sepihak pada Maret 2025, tak lama setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS. Organisasi PBB menyebut bantuan yang masuk selama masa gencatan pun sebenarnya sudah jauh dari cukup.

Distribusi Bantuan

Sebagai gantinya, Israel dan pemerintahan Trump mendirikan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah badan distribusi bantuan yang dikawal tentara dan kontraktor swasta, menggantikan ratusan titik distribusi PBB dengan hanya empat lokasi. Langkah ini dikritik sebagai bentuk politisasi bantuan dan pelanggaran norma kemanusiaan internasional.

Sejak Juni, lebih dari 1.300 warga Palestina yang kelaparan dilaporkan tewas saat mencoba mengakses bantuan di lokasi GHF. Insiden paling berdarah terjadi saat tentara Israel menembak mati 32 orang di salah satu lokasi distribusi.

Pemerintah Israel menolak berkomentar. GHF, dalam pernyataannya, membantah laporan kematian tersebut sebagai “statistik palsu dan dibesar-besarkan.” Mereka menyalahkan PBB dan lembaga lain karena tidak bekerja sama, serta mengklaim dapat menyelesaikan krisis jika diberi lebih banyak dukungan.

Di sisi lain, korban jiwa akibat kelaparan ini hanya menambah jumlah kematian yang telah menembus 60.000 orang di Gaza akibat bombardir Israel. Para peneliti meyakini angka sebenarnya jauh lebih tinggi, namun akses bagi jurnalis dan peneliti asing terus dibatasi.

Fakhri dan sejumlah pakar PBB mendesak negara-negara anggota dan perusahaan global untuk menghentikan dukungan militer dan ekonomi terhadap Israel, serta menerapkan sanksi luas untuk menghentikan genosida.

“Saya melihat retorika politik mulai berubah, lebih banyak kecaman, lebih banyak rencana, tetapi masih belum ada tindakan nyata. Para politisi dan korporasi seharusnya malu,” kata Fakhri.

Ia juga menyerukan agar Majelis Umum PBB mengambil langkah lebih tegas, mengingat Dewan Keamanan terus diblokir veto Amerika Serikat. Ia menyarankan pengiriman pasukan penjaga perdamaian untuk mendampingi konvoi bantuan ke Gaza.

“Rakyat biasa sudah berusaha melawan blokade ilegal demi menyalurkan bantuan. Jika bukan untuk menghentikan genosida dan mencegah kelaparan, lalu untuk apa kita punya pasukan perdamaian?” pungkasnya. (The Guardian/Z-2)