Jerman Perketat Hukum Penyelundupan Migran ke Inggris

JERMAN berencana memperketat undang-undang untuk memberantas jaringan penyelundupan migran ke Inggris sebelum akhir tahun ini. Langkah ini diumumkan bersamaan dengan kesepakatan baru antara Inggris dan Jerman yang mencakup kerja sama di bidang migrasi, bisnis, dan pertahanan.

Kesepakatan tersebut akan ditandatangani pada kunjungan resmi pertama Kanselir Jerman Friedrich Merz ke Inggris.

Saat ini, membantu penyelundupan manusia ke negara di luar Uni Eropa – termasuk Inggris pasca-Brexit – belum dianggap ilegal di Jerman. Perubahan hukum ini akan memberi wewenang lebih besar bagi aparat Jerman untuk mengusut gudang dan fasilitas penyimpanan yang digunakan untuk menyembunyikan perahu kecil yang dipakai menyeberangi Selat Inggris secara ilegal.

Baca juga : AS, Prancis, Jerman, Inggris Tetapkan Batas Waktu Kesepakatan Nuklir Iran

Menurut Downing Street, komitmen ini akan menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan para penyelundup. BBC sebelumnya mengungkap Jerman menjadi pusat penyimpanan kapal dan mesin untuk penyeberangan ilegal.

Perubahan regulasi ini sebenarnya telah disepakati pada Desember lalu oleh pemerintahan sebelumnya, namun Merz kini memastikan implementasinya akan selesai sebelum akhir tahun.

“Komitmen Kanselir Merz untuk mengubah hukum demi memutus jalur suplai kapal berbahaya yang membawa migran ilegal ke Inggris sangat kami sambut baik,” kata Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer.

Baca juga : Calon Kanselir Baru Jerman Pilih Jaga Jarak dengan Presiden Trump

Krisis Migran dan Tekanan Politik

Kesepakatan Jerman diumumkan sepekan setelah Inggris meluncurkan skema pengembalian migran dengan Prancis melalui kesepakatan “one in, one out”. Skema ini memungkinkan sebagian migran yang tiba dengan perahu kecil dikembalikan ke Prancis, dengan imbalan Inggris menerima sejumlah pencari suaka yang memiliki hubungan keluarga di Inggris.

Starmer tengah berada di bawah tekanan politik untuk menekan jumlah migran yang menyeberangi Selat Inggris. Lebih dari 21.000 orang telah melakukan perjalanan berbahaya ini tahun ini, meningkat 56% dibanding periode yang sama pada 2024.

Oposisi Konservatif mengkritik langkah ini. Chris Philp, Menteri Dalam Negeri bayangan dari Partai Konservatif, menyebut kebijakan Starmer hanya “headline politik tanpa solusi nyata”.

Kerja Sama Pertahanan dan Investasi Bisnis

Selain isu migrasi, kerja sama pertahanan juga menjadi agenda utama. Inggris dan Jerman akan mengumumkan kesepakatan untuk meningkatkan ekspor perlengkapan militer seperti kendaraan lapis baja Boxer dan jet tempur Typhoon melalui kampanye ekspor bersama.

Downing Street menyebut kesepakatan ini berpotensi menghasilkan miliaran pound tambahan bagi ekspor pertahanan Inggris dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Kedua negara juga akan membentuk UK-Germany Business Forum untuk memperkuat investasi bilateral. Sejumlah investasi komersial senilai lebih dari £200 juta akan diumumkan bersamaan dengan kunjungan Merz, menciptakan lebih dari 600 lapangan kerja baru di Inggris.

Salah satu perusahaan yang terlibat adalah STARK, perusahaan teknologi pertahanan asal Jerman, yang akan membuka fasilitas baru di Swindon dan menciptakan 100 pekerjaan – menjadi ekspansi pertama perusahaan itu di luar Jerman. (BBC/Z-2)