Direktur RS Indonesia Tewas, Komunitas Medis di Gaza Berduka

SISTEM layanan kesehatan di Jalur Gaza kembali mengalami pukulan besar setelah serangan udara Israel menewaskan salah satu dokter paling senior dan berpengaruh di wilayah tersebut.

Dr Marwan Al-Sultan, seorang ahli jantung ternama sekaligus Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, tewas bersama istri dan anak-anaknya ketika kediaman mereka di Gaza bagian barat dihantam serangan pada Rabu (2/7) waktu setempat.

Kematian Marwan disebut sebagai kehilangan besar bagi dunia medis di Gaza yang sudah porak-poranda akibat konflik berkepanjangan. Menurut laporan kantor berita Palestina WAFA, serangan udara tersebut juga menyasar area permukiman dan sebuah sekolah, menewaskan setidaknya tujuh warga sipil lainnya. Semua korban dilarikan ke kompleks medis Al-Shifa.

Baca juga : Israel Tewaskan Direktur RS Indonesia, Kemenlu Serukan Gencatan Senjata

“Kami sangat terpukul dan berduka. Ia tidak tergantikan,” kata Mohammed Abu Selmia, Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, dilansir The Guardian.

“Ia adalah seorang cendekiawan dan salah satu dari dua dokter spesialis jantung yang tersisa di Gaza. Ribuan pasien jantung kini kehilangan harapan setelah kematiannya. Satu-satunya kesalahannya hanyalah karena ia seorang dokter. Kami tidak punya pilihan selain tetap tegar, meski rasa kehilangan ini sangat menyakitkan," imbuhnya.

Konsisten melayani pasien

Dr Marwan telah mengabdikan diri di Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara, sejak 2016. Selama hampir satu dekade, ia secara konsisten melayani pasien-pasien luka akibat perang maupun warga sipil yang membutuhkan perawatan medis, termasuk dalam masa-masa paling genting saat agresi militer berlangsung.

Awal bulan ini, Marwan sempat berbicara kepada The Guardian tentang situasi genting yang dihadapi tim medis di Rumah Sakit Indonesia. Ia menggambarkan soal kewalahan menangani banyaknya korban sipil yang terluka akibat peningkatan intensitas serangan Israel pada Mei lalu.

Tragedi itu turut menambah panjang daftar serangan terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas medis di wilayah konflik. (Dhk/I-1)