Kesulitan Finansial semakin Membelit Warga Gaza

DUDUK dalam diam di rumahnya di Jalur Gaza, Mohammed al-Haddad  menatap dengan nanar sekantong kecil tepung di sampingnya. Ayah enam anak itu sadar betul bahwa bahan makanan tersebut tak akan cukup untuk melawan lapar keluarganya untuk sehari. 

Namun, hanya itulah yang mampu dibelinya setelah menyerahkan biaya komisi yang menjulang tinggi hanya untuk mengambil gaji. "Mengambil gaji menjadi sangat rumit karena biaya komisi yang melonjak selama perang," kata pria berusia 45 tahun itu kepada Xinhua.

Sejak pecahnya konflik Israel-Palestina di Gaza pada 7 Oktober 2023, 2,3 juta penduduk daerah kantong tersebut menghadapi krisis ekonomi dan kemanusiaan yang semakin parah.

Baca juga : Tragedi Anak-Anak Gaza: Dari Harapan hingga Kehilangan

Para ahli ekonomi menyebut sejumlah faktor, termasuk blokade, kolapsnya rantai pasokan, dan kurangnya pengawasan yang efektif, yang memicu rekor inflasi tertinggi, melumpuhkan daya beli, dan bahkan membuat komoditas paling dasar tidak terjangkau.

Jamil Abu Mahadi, 33, seorang ayah tiga anak, juga menjadi salah satu dari sekian banyak warga Gaza yang terbebani oleh tingginya biaya untuk mengambil uang tunai.

"Jika saya menarik 500 dolar AS (1 dolar AS = Rp16.484), saya hanya menerima 250 dolar AS," keluhnya sembari menambahkan, "Itu hampir tidak cukup untuk satu atau dua hari. Pengeluaran harian untuk sebuah keluarga kecil minimal 150 dolar AS."

Baca juga : Direktur RS Indonesia di Gaza Desak Pemerintah Beri Tekanan Supaya Israel Sepakati Gencatan Senjata

Dengan bank-bank yang sebagian besar tutup dan layanan keuangan resmi hampir lumpuh, banyak warga beralih ke pialang tidak resmi atau kantor pengiriman uang untuk mencairkan gaji atau remitansi mereka, namun dengan biaya yang mahal.

Seorang analis ekonomi yang berbasis di Gaza, Samir Abu Mudallala, mengatakan krisis likuiditas adalah salah satu aspek paling serius dari keruntuhan ekonomi yang lebih luas.

Blokade sedang berlangsung

Dia mengaitkan kelangkaan likuiditas dengan operasi perbankan yang hampir berhenti total, kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga keuangan di Tepi Barat, dan penangguhan pengiriman uang internasional karena blokade yang sedang berlangsung.

Abdul Karim Joda, seorang pemilik toko kelontong di Khan Younis, juga menyinggung tentang kesulitan para pedagang. "Kami membeli barang dalam jumlah kecil dengan harga dua kali lipat karena masalah pasokan dan membayar biaya transportasi yang tinggi," ujarnya. "Tidak ada yang untung. Warga dan pedagang sama-sama mengalami kesulitan."

Kepala Jaringan LSM Palestina, Amjad al-Shawa, mengeluhkan respons kemanusiaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dia mendesak masyarakat internasional untuk memprioritaskan gencatan senjata dan membuka kembali penyeberangan perbatasan.

"Kami menyerukan agar akses bantuan dan perlindungan internasional segera difasilitasi dan diberikan kepada warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Kelaparan tidak bisa ditunda. Penyakit tidak bisa ditunda. Dan anak-anak tidak mengerti politik," ujarnya.

Adanya pelanggaran HAM

Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menyerukan penangguhan segera Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel dan melarang penjualan senjata kepada Israel, dengan alasan adanya pelanggaran hak asasi manusia.

"Ini waktu yang tepat untuk bertindak, jika Perjanjian Asosiasi didasarkan pada hak asasi manusia, hal yang normal untuk menangguhkannya adalah segera hari ini, dan bahwa kita bergerak maju," ujar Albares saat bertemu media sebelum pertemuan menteri-menteri Luar negeri Uni Eropa (EU) di Luksemburg.

Albares meminta penangguhan perjanjian itu serta melakukan embargo penjualan senjata ke Israel. Ia juga menyerukan sanksi terhadap pihak yang menggagalkan terwujudnya solusi dua negara dan menekankan perlunya Eropa senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasarnya.

"Jadi, hari ini adalah hari untuk mengakui apa yang telah kita ketahui sejak berbulan-bulan lalu, bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada hari ini, pada hari aksi ini. Jika tidak, EU akan gagal," tegasnya.

Dihukum seberat-beratnya

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Amirsyah Tambunan menegaskan berdasarkan ketentuan dari International Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ), Israel harus mendapatkan hukuman internasional karena melakukan kezaliman di luar batas kemanusiaan.

"Israel harus dihukum seberat-beratnya dan berikan hak-hak bernegara kepada Palestina," kata Amirsyah di Jakarta, Selasa (24/6).

Ia menambahkan Indonesia sebagai salah satu negara yang cinta kepada kemanusiaan dan keadilan, sepakat dengan gencatan senjata untuk perdamaian sepenuhnya. 

"Dengan catatan hukuman terhadap pelaku genosida harus dilakukan," ucapnya. Harus seimbang, kalau melakukan kesalahan, ya beri hukuman yang setimpal, supaya punya efek jera, jangan berpura-pura terus-menerus," papar Amirsyah. (Ant/I-1)