Distribusi Bantuan oleh AS di Gaza Diwarnai Kekacauan

SETELAH diluncurkan secara besar-besaran oleh pejabat Amerika Serikat (AS), inisiatif bantuan yang didukung AS dan Israel untuk mengalirkan kembali pasokan makanan ke Gaza justru memicu kekhawatiran dan kekacauan. 

Program yang dijalankan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF) itu dikritik karena dinilai tidak siap secara logistik dan kurang transparan dalam struktur kepemimpinan serta sumber pendanaannya.

GHF sebelumnya menyatakan akan menjamin distribusi makanan secara aman ke Jalur Gaza dan membantu mengatasi blokade Israel yang, menurut pejabat PBB, telah memicu krisis kelaparan parah.

Baca juga : Warga Gaza Terluka saat Berebut Bantuan, Palestina Kecam Israel

Namun, laporan awal serta video yang beredar dari hari pertama operasional menunjukkan situasi kacau di lapangan, dengan kerumunan warga menyerbu titik distribusi. 

Militer Israel dilaporkan melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa dan pejabat kesehatan Gaza menyatakan bahwa sedikitnya satu warga sipil tewas serta 48 orang mengalami luka-luka.

GHF membantah laporan tersebut dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut dan mengeklaim telah membagikan 14.550 paket makanan, setara dengan sekitar 840.262 porsi makanan.

Baca juga : Yayasan Kemanusiaan yang Didukung AS Mulai Salurkan Bantuan ke Gaza

Tanpa rekam jejak

Kendati demikian, GHF diketahui belum memiliki rekam jejak dalam penyaluran bantuan makanan di wilayah terdampak kelaparan. 

Kepemimpinan organisasi ini pun masih belum jelas, bahkan beberapa tokoh yang sebelumnya dikaitkan dengan GHF telah menyatakan mundur atau menyangkal keterlibatan mereka.

Menyatakan pengunduran diri

Salah satunya adalah Jake Wood, mantan anggota Marinir AS dan eks pemimpin kelompok tersebut, yang menyatakan pengunduran dirinya pada Minggu lalu. 

Baca juga : Utusan AS: Hamas belum Terima Usulan Gencatan Senjata

"Tidak mungkin melaksanakan rencana ini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan seperti netralitas, imparsialitas, dan independensi, yang tidak akan saya kompromikan," ungkap Wood seperti dilansir The Guardian, Kamis (29/5).

GHF kemudian menunjuk John Acree, mantan pejabat tinggi USAID, sebagai direktur eksekutif sementara.

Spekulasi mengenai sumber dana dan siapa penggagas sesungguhnya semakin mencuat setelah juru bicara GHF mengonfirmasi bahwa entitas terkait yang berbasis di Jenewa dan Delaware akan dibubarkan. 

Baca juga : Utusan Khusus AS: Hamas Harus Terima Kesepakatan Gencatan Senjata dan Pertukaran Sandera di Gaza

Laporan The New York Times menyebut bahwa gagasan pembentukan GHF muncul dari pejabat Israel pada masa-masa awal konflik, dengan tujuan melemahkan Hamas.

Respons Deplu AS

Departemen Luar Negeri (Deplu) AS secara tegas menjauhkan diri dari inisiatif ini. 

"Ini bukan upaya dari Departemen Luar Negeri. Kami tidak memiliki rencana terkait hal itu," ujar juru bicara Tammy Bruce dalam sebuah konferensi pers. 

"Saya tidak akan berspekulasi atau mengarahkan mereka tentang apa yang seharusnya dilakukan," tegasnya saat ditanya tentang rencana bantuan ke Gaza Utara.

Bruce menambahkan bahwa pertanyaan lebih lanjut seharusnya ditujukan langsung ke pihak GHF. 

"Mereka punya email. Silakan hubungi mereka," sebutnya.

Namun, saat dihubungi oleh The Guardian, GHF tidak dapat menyediakan juru bicara untuk wawancara dan tidak segera merespons pertanyaan terkait struktur organisasi, lokasi pendaftaran resmi, atau hubungan mereka dengan kontraktor keamanan AS.

Dalam pernyataannya, GHF membantah bahwa ada korban dalam proses distribusi. 

Mereka mengaku sengaja melonggarkan protokol keamanan untuk menghindari kepanikan saat massa menerima bantuan. 

GHF juga menuding kelaparan ekstrem dan tekanan akibat blokade sebagai penyebab kondisi tidak aman di lokasi distribusi, namun tidak menyinggung peran Israel dalam penghambatan bantuan kemanusiaan.

"Sayangnya, banyak pihak yang ingin melihat GHF gagal," sebut kelompok itu.

Tolak kerja sama

Sementara itu, badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan internasional lainnya menolak bekerja sama dengan GHF. 

Mereka khawatir partisipasi dalam proyek ini dapat membahayakan tim dan masyarakat sipil, serta merusak kepercayaan terhadap misi kemanusiaan di zona konflik.

“Kemarin, kami menyaksikan puluhan ribu warga yang putus asa menyerbu titik distribusi militer yang berdiri di atas reruntuhan rumah mereka,” kata Jonathan Whittall dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) di Wilayah Palestina yang Diduduki.

Kritik juga datang dari Uni Eropa. Kepala diplomat blok tersebut, Kaja Kallas, menegaskan bahwa Uni Eropa menolak komersialisasi dan politisasi bantuan kemanusiaan. 

“Bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan senjata,” tegasnya. (Fer/I-1)