Utusan AS: Hamas belum Terima Usulan Gencatan Senjata

UTUSAN khusus Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, Steve Witkoff membantah laporan yang menyebut bahwa Hamas telah menerima usulan gencatan senjata di Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul klaim dari sumber Palestina yang menyatakan bahwa kelompok tersebut telah menyetujui kesepakatan.

Sebelumnya, kantor berita Anadolu mengutip sumber Palestina yang mengatakan bahwa Hamas menerima usulan gencatan senjata dari Witkoff untuk melayani kepentingan rakyat dan menghentikan genosida yang sedang berlangsung.

Baca juga : Utusan Khusus AS: Hamas Harus Terima Kesepakatan Gencatan Senjata dan Pertukaran Sandera di Gaza

Namun dalam pernyataan kepada situs berita Axios, Witkoff menolak klaim itu secara tegas. "Apa yang saya lihat dari Hamas mengecewakan dan sama sekali tidak dapat diterima," ujarnya seperti dilansir Anadolu, Selasa (27/5).

Witkoff menjelaskan bahwa proposal gencatan senjata sementara tersebut mencakup penghentian permusuhan selama 45 hingga 60 hari serta pertukaran tahanan Palestina dengan 10 sandera Israel yang masih hidup dan 19 sandera yang telah tewas.

"Kesepakatan itu sudah ada di atas meja. Hamas harus menerimanya," tegas Witkoff, seraya menyatakan kesediaannya untuk memimpin negosiasi lanjutan yang lebih substantif guna mencapai gencatan senjata permanen.

Baca juga : Krisis Kemanusiaan di Yaman makin Kelam

Dibatalkan oleh Israel

Sebelumnya, gencatan senjata antara Israel dan Hamas sempat diberlakukan pada 19 Januari sebagai bagian dari kesepakatan bertahap yang mencakup pertukaran tahanan. Namun, kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar dan Mesir itu dibatalkan oleh Israel pada 18 Maret.

Sejak dimulainya operasi militer Israel di Jalur Gaza pada Oktober 2023, jumlah korban jiwa terus meningkat. Menurut laporan terbaru, hampir 54.000 warga Palestina telah tewas, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Situasi ini semakin memperkuat tekanan internasional terhadap semua pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat menghentikan penderitaan warga sipil dan mengarah pada penyelesaian permanen konflik berkepanjangan tersebut. (Fer/I-1)