Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBUAH laporan PBB memperkirakan bahwa kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi di Jalur Gaza akan menelan biaya lebih dari US$53 miliar (Rp867 Triliun), dengan kebutuhan jangka pendek dalam tiga tahun pertama mencapai US$20,568 miliar.
"Laporan tersebut memperkirakan kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang di Jalur Gaza sebesar US$53,142 miliar. Dari jumlah tersebut, kebutuhan jangka pendek dalam tiga tahun pertama diperkirakan sekitar $20,568 miliar," kata laporan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres seperti dilansir dari Anadolu, Rabu (12/2).
Sementara itu, menyoroti dampak ekonomi dan kemanusiaan yang mengerikan akibat konflik tersebut, laporan itu mencatat bahwa ekonomi Gaza diproyeksikan menyusut 83% pada tahun 2024, dengan pengangguran mencapai 80%.
"Di Wilayah Palestina yang Diduduki, kemiskinan diproyeksikan meningkat menjadi 74,3% pada tahun 2024, naik dari 38,8% pada akhir tahun 2023," kata laporan itu.
Guterres menekankan bahwa penanganan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak sangatlah penting di kawasan tersebut.
"Dalam jangka pendek dan segera, skala krisis kemanusiaan akan membutuhkan fokus berkelanjutan pada penyediaan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa," sebutnya.
Adapun permohonan bantuan kemanusiaan PBB sebesar US$6,6 miliar pada 11 Desember 2024, laporan itu mengatakan US$3,6 miliar dari permohonan tersebut dialokasikan untuk mengatasi kebutuhan paling kritis dari 2,1 juta warga Palestina di Gaza.
"Kebutuhan jangka pendek ini difokuskan pada penanganan kebutuhan kemanusiaan akut melalui pengiriman pasokan darurat dan penyediaan layanan penting, termasuk perlindungan, hingga layanan dan pasar lokal dipulihkan," katanya.
Laporan tersebut menekankan dua prioritas utama yang tersisa, yakni memastikan perlindungan sipil yang lebih kuat dan mengamankan akses yang aman serta tanpa hambatan terhadap bantuan.
"Dengan sebagian besar bangunan tempat tinggal rusak atau hancur, sekitar 1,13 juta orang tinggal di tempat penampungan atau tenda darurat yang tidak menyediakan perlindungan memadai," ujarnya sambil memperingatkan bahwa layanan perawatan kesehatan masih sangat tidak memadai.
Laporan tersebut juga mengingatkan atas kematian sedikitnya delapan anak di Gaza akibat hipotermia pada bulan Desember dan awal Januari.
Guterres mendesak dukungan internasional yang lebih kuat untuk memperkuat lembaga Otoritas Palestina dan mempersiapkannya untuk mengambil alih kembali pemerintahan penuh di Gaza.
"Reformasi politik, kelembagaan, dan ekonomi juga diperlukan, tetapi harus dapat dicapai dan didanai dengan baik," katanya.
Sekjen PBB juga menekankan bahwa Gaza harus tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina, tanpa pengurangan wilayahnya dan kesatuan politik, ekonomi dan administratif penuh dengan Tepi Barat yang diduduki. (Fer/P-3)
Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menolak undangan Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Apa alasan di baliknya?
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu keberatan terhadap susunan panel penasihat Gaza yang baru dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk memegang peran penting dalam penataan Gaza pascaperang.
Menlu Sugiono dan Menhan Sjafrie bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul, membahas situasi Gaza dan rencana Pasukan Stabilisasi Internasional.
Rencana Trump tentang Gaza menyerukan tata kelola internasional sementara atas wilayah kantong Palestina dan pembentukan dewan perdamaian yang diketuai oleh dirinya.
Paus Leo XIV menyoroti memburuknya krisis kemanusiaan di Jalur Gaza dalam pidato Natalnya dan menegaskan solusi dua negara sebagai jalan damai Palestina-srael.
Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menolak undangan Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Apa alasan di baliknya?
Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran.
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Jakarta, Rabu (14/1), menyampaikan klarifikasi terkait perkembangan unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi Iran.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Iran segera menghentikan seluruh bentuk kekerasan dan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa.
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron kecam kebijakan Trump tarik AS dari 66 organisasi internasional & isu Greenland. Peringatkan krisis kepemimpinan global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved