Soroti Palestina, Menlu Retno Singgung Kegagalan Kepemimpinan untuk Perdamaian

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan pentingnya kepemimpinan global untuk mencapai perdamaian, terutama dalam konflik yang berkepanjangan seperti di Palestina. Pasalnya, perdamaian masih belum ditemukan bagi rakyat Palestina.

Dia juga menyoroti penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, dengan 41.000 orang terbunuh, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan akses untuk bantuan kemanusiaan yang tertutup sepenuhnya.

"Ketika kemanusiaan kita yang paling mendasar dipertanyakan, ini gejala dari kegagalan kepemimpinan untuk perdamaian," kata Retno dalam pidato Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB bertema Leadership for Peace: United in Respect of the UN Charter, InSearch of a Secure Future di Amerika Serikat.

Baca juga : 60 Hari Gaza Dibom Israel, Indonesia Minta Dewan Keamanan PBB Segera Bertindak 

Retno menegaskan bahwa tidak akan ada perdamaian jika tidak ada penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Ia mengingatkan bahwa saat ini, dunia tengah menyaksikan potensi perang besar di Libanon di tengah keberadaan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL.

Dalam konteks ini, Retno menekankan pentingnya memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan dianggap sebagai hal yang mendesak untuk memastikan kepemimpinan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian.

Retno menggarisbawahi dua poin penting dalam pidatonya. Pertama, pentingnya kepemimpinan yang demokratis untuk mencapai perdamaian. Kedua, perlunya inklusivitas dan sinergi dalam pengambilan keputusan guna mencapai perdamaian. "Tidak ada yang lebih mendesak saat ini daripada penciptaan perdamaian di Gaza,” sebutnya.

Baca juga : Singapura Minta Penggunaan Veto Dewan Keamanan PBB Dibatasi

Ia menggarisbawahi pentingnya mencegah semakin memburuknya eskalasi konflik di kawasan, seperti yang saat ini terjadi di Libanon. Oleh karenanya, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan DK PBB yang lebih demokratis agar DK PBB dapat bertindak secara efektif guna merespons ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Dia menambahkan, DK PBB harus mendorong penguatan kerja sama yang inklusif dengan badan lain PBB dan organisasi kawasan. Hal ini penting untuk memastikan keterwakilan kawasan serta negara-negara berkembang dalam berkontribusi bagi upaya perdamaian. "Tanpa inklusivitas, perdamaian tidak akan pernah tercapai secara menyeluruh," tegas Menlu Retno.

Retno mengajak Dewan Keamanan untuk tidak perlu mencari jauh-jauh dalam mengejar masa depan yang aman. "Kita bisa mulai dari sini dan sekarang dengan perdamaian untuk rakyat Palestina," pungkasnya.

Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB ini merupakan salah satu pertemuan utama Presidensi Slovenia di DK PBB pada September 2024. Pada awal pertemuan, DK PBB telah mengadopsi Presidential Statement yang menegaskan komitmen DK PBB untuk mengedepankan multilateralisme dan peran PBB serta pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam upaya bina damai. (Z-2)