60 Hari Gaza Dibom Israel, Indonesia Minta Dewan Keamanan PBB Segera Bertindak 

INDONESIA berharap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) segera mengambil langkah penting untuk mengatasi situasi di Gaza setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyurati dewan tersebut untuk pertama kalinya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, melalui pesan singkat, Jumat, menyatakan bahwa Indonesia mendukung langkah Sekjen PBB yang mengirimkan surat kepada DK PBB di bawah Pasal 99 Piagam PBB.

Menurut Iqbal, surat yang ditulis Sekjen PBB itu sejalan dengan posisi Indonesia yang telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada berbagai forum internasional, termasuk PBB.

Baca juga : DK PBB Didesak Ambil Tindakan

"Surat Sekjen tersebut diharapkan memberikan tekanan kepada DK PBB dan memberikan dasar bagi DK PBB untuk mengambil langkah politik segera dan tegas," ujar Iqbal.

Iqbal menjelaskan bahwa Menlu RI juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang dianggap memiliki pengaruh di Dewan Keamanan PBB untuk meyakinkan agar tidak ada negara anggota tetap dewan tersebut yang menggunakan hak veto.

Baca juga : Erdogan Yakin Netanyahu Bisa Diadili sebagai Penjahat Perang

Untuk pertama kalinya sejak menjabat Sekjen PBB pada 2017, Guterres pada Rabu (5/12) menulis sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB untuk memohon agar dewan tersebut dapat mencegah bencana kemanusiaan di Gaza dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan.

Guterres memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa perang di Jalur Gaza dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Surat tersebut ditulis di bawah Pasal 99 Piagam PBB yang memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menarik perhatian Dewan Keamanan PBB terhadap setiap keadaan yang, menurut pendapatnya, dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

"Saya mendesak Dewan Keamanan untuk menekan untuk mencegah bencana kemanusiaan. Saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan diumumkan. Ini mendesak dilakukan," tulis Guterres dalam suratnya.

Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah mengadopsi resolusi jeda kemanusiaan di Jalur Gaza pada 15 November 2023. Resolusi yang diadopsi untuk pertama kalinya sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 tersebut menyerukan jeda kemanusiaan selama beberapa hari di Jalur Gaza untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan evakuasi medis.

Israel melanjutkan serangan militer di Jalur Gaza pada 1 Desember setelah jeda kemanusiaan sepekan dengan kelompok Palestina Hamas berakhir.

Setidaknya 17.177 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 46.000 lainnya terluka dalam serangan udara dan darat Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Korban tewas di pihak Israel mencapai 1.200 orang. (Ant/Z-4)