Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) menegaskan komitmen untuk menjadi mediator antara Al Fatah dan kelompok Hamas.
Baca juga: JK: Kematian Haniyeh tidak Ditangani Baik, Perang Besar Hancurkan Timur Tengah
Dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, JK mengungkapkan komitmen itu saat bertemu Wakil Ketua Gerakan Al Fatah Mahmoud AlAloul di Doha, Qatar, Jumat (2/8). Pertemuan berlangsung sesuai mengikuti prosesi pemakaman pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh.
Baca juga : JK: Rakyat Indonesia akan Selalu Mendukung Perjuangan Palestina
Baca juga: Hamas Mulai Cari Pengganti Haniyeh
Mahmoud AlAloul juga adalah ketua delegasi kelompok Fatah dalam perundingan damai dengan Hamas di Tiongkok .
Dalam pertemuan itu JK mengungkapkan pentingnya persatuan kedua kelompok, Fatah dan Hamas, untuk mendapatkan dukungan internasional. Pasalnya, Fatah dan Hamas merupakan organisasi perjuangan kemerdekaan Palestina yang kerap berseteru.
Baca juga : JK Temui Perwakilan Hamas di Malaysia, Bahas Perdamaian Palestina-Israel
"Tanpa persatuan kalian berdua, sangat pelik mencapai tujuan. Dukungan dunia internasional susah sepenuhnya anda peroleh karena anda tidak kompak. Langkah yang anda harus lakukan adalah rekonsiliasi internal dulu," tegas Jusuf Kalla.
Menanggapi pernyataan JK. AlAloul menyatakan bahwa Fatah selalu siap melakukan rekonsiliasi. Namun, ia menekankan pentingnya memperhatikan waktu.
"Kalau Hamas menuntut dilakukan pembentukan pemerintahan bersama melalui pemilu, itu kan tidak mungkin terjadi karena kami sekarang dilanda perang. Prioritas sekarang bukan pemilu, tapi penghentian kekerasan dan pengakhiran perang," jelasnya.
Baca juga : Jusuf Kalla: Pemimpin Indonesia Jangan Seperti Netanyahu
Dalam pertemuan tersebut JK menyampaikan hasil pertemuannya yang dilakukan dengan mendiang Ismail Haniyeh pada 13 Juli. Menurut JK, Haniyeh menegaskan tidak memaksakan kelompoknya harus menjadi presiden.
"Yang penting pemerintahan Palestina berlaku adil dan penuh integritas demi kebaikan rakyat Palestina secara keseluruhan," ujar JK mengutip Haniyeh.
Dalam pertemuan tersebut, disimpulkan bahwa akan ada pertemuan lanjutan antara JK dengan Fatah serta Hamas untuk membahas langkah-langkah rekonsiliasi lebih lanjut. (X-7)
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved