Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOREA Selatan (Korsel) berencana untuk menangguhkan perjanjian militer yang ditandatangani dengan Korea Utara (Korut) pada tahun 2018. Rencana itu, bertujuan untuk meredakan ketegangan setelah Seoul mengalami serangan balon-balon yang diluncurkan oleh Pyongyang yang membawa sampah ke Korea Selatan.
Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, Korea Utara telah meluncurkan ratusan balon yang dibawa oleh angin melintasi perbatasan dan menjatuhkan sampah ke seluruh Korea Selatan. Upaya itu dinilai sebagai sebuah provokasi dan menolak klaim Pyongyang bahwa hal itu dilakukan untuk merepotkan negara tetangganya.
Dewan Keamanan Nasional mengatakan akan membahas rencana penangguhan perjanjian militer tersebut untuk mendapat persetujuan kabinet pada pertemuan di waktu dekat.
Baca juga : Peluncuran Roket Satelit Militer Korea Utara Gagal Akibat Ledakan di Udara
"Penundaan perjanjian tersebut akan membuka jalan bagi Korea Selatan untuk melakukan pelatihan di dekat perbatasan militer dan mengambil langkah-langkah yang cukup dan segera dalam menanggapi provokasi Korea Utara," kata Dewan Keamanan dalam sebuah pernyataan.
Namun mereka tidak merinci tindakan apa yang mungkin diambil. Perjanjian tersebut, merupakan kesepakatan paling substantif yang dihasilkan dari pertemuan puncak bersejarah antara kedua Korea pada tahun 2018.
Namun, perjanjian itu telah dibatalkan ketika Pyongyang menyatakan tahun lalu pihaknya tidak lagi terikat oleh perjanjian tersebut. Sejak itu, Korea Utara mengerahkan pasukan dan senjata di pos penjagaan dekat perbatasan militer.
Baca juga : Korea Utara Meluncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur
"Dengan terus mematuhi pakta tersebut, ada banyak masalah dalam postur kesiapan militer kita," kata Dewan.
Korea Selatan sebelumnya mengatakan mereka tidak dapat mentoleransi Korea Utara karena mengirimkan balon sampah melintasi perbatasan.
Sementara Korea Utara mengatakan balon-balon tersebut merupakan pembalasan atas kampanye propaganda yang dilakukan oleh para pembelot Korea Utara dan aktivis di Korea Selatan. Para pembelot secara teratur mengirimkan balon berisi selebaran anti-Pyongyang berisi makanan, obat-obatan, uang, dan stik USB yang berisi video musik dan drama K-pop.
Korea Utara bereaksi dengan marah terhadap kampanye tersebut, karena khawatir terhadap psikologi orang-orang yang membaca atau mendengarkannya dan terhadap kendali negara terhadap masyarakat.
(CNA/Z-9)
Pyongyang telah menolak tawaran rekonsiliasi terbaru dari Korsel, sekaligus membantah klaim militer Seoul bahwa Korut telah mencopot beberapa pengeras suara propaganda.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un komunikasi tentang pertemuan dengan Donald Trump melalui sambungan telepon.
KEMENTERIAN Pertahanan Korea Selatan pada Senin (4/8) mulai membongkar pengeras suara yang selama ini digunakan untuk menyiarkan lagu-lagu K-pop dan berita ke wilayah Korea Utara.
Meskipun kedua negara secara teknis masih berperang, Presiden Lee berupaya meredakan ketegangan dan menghidupkan kembali dialog yang telah lama terhenti dengan Korea Utara.
Kim Yo Jong memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengejar denuklirisasi Korea Utara.
Dimulainya penerbangan reguler antara kedua ibu kota untuk pertama kalinya sejak pertengahan 1990-an, menurut pengumuman blog penerbangan Rusia.
INDONESIA sebagai salah satu negara muslim terbesar memunculkan lembaga-lembaga keuangan syariah. Karenanya, diperlukan upaya menyelaraskan perjanjian pembiayaan berbasis syariah.
Perjanjian tertutup itu dapat meningkatkan skala ekonomi dari masing-masing pihak sekaligus mengurangi unsur ketidakpastian dalam proses distribusi.
IRAN akan menyambut baik babak baru perundingan mengenai program nuklirnya.
PT Pertagas Niaga memasok kebutuhan Compressed Natural Gas (CNG) untuk Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Industri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jawa Barat dan Banten.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Olivier Zehnder, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Kamis (27/6)
Dewan Pengawas Universitas Howard mencabut gelar kehormatan Sean "Diddy" Combs, serta mengembalikan sumbangan dan mengakhiri perjanjian dengan yayasan miliknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved