Bangsawan Jerman Dituduh Merencanakan Penggulingan Pemerintah

SEORANG bangsawan yang dicurigai merencanakan penggulingan pemerintah Jerman muncul di pengadilan, Selasa, sebagai bagian dari persidangan raksasa yang mengungkap rencana ekstrem kanan untuk menyerbu parlemen negara itu.

Heinrich XIII Pangeran Reuss, 72, dituduh memimpin plot tersebut, yang akan membuatnya menjadi kepala negara Jerman. Pangeran itu muncul di ruang sidang keamanan tinggi yang khusus didirikan di Frankfurt bersama delapan terdakwa lainnya, termasuk mantan hakim Birgit Malsack-Winkemann, yang konon siap menjadi menteri kehakiman.

Secara total, sembilan tokoh utama yang dituduh melakukan pengkhianatan diyakini telah merencanakan kebangkitan Kekaisaran Jerman melalui kekerasan, dengan menyerbu Bundestag, parlemen nasional, dan menculik Presiden Frank-Walter Steinmeier.

Baca juga : Pengadilan Bolivia Larang Mantan Presiden Morales Berkuasa Lagi

Selasa menandai pembukaan dari persidangan kedua dari tiga persidangan di Stuttgart, Frankfurt, dan Munich, yang membentuk salah satu kasus anti-teror terbesar dalam sejarah Jerman modern.

Dengan total 27 terdakwa, kasus ini dibagi menjadi tiga persidangan karena alasan logistik. Selain lima hakim, dua orang lainnya akan siaga untuk persidangan Frankfurt dalam hal ketidakhadiran jangka panjang. Sekitar 260 saksi akan dipanggil, dan hingga 45 petugas akan memastikan keamanan di lokasi.

Malsack-Winkemann, mantan anggota parlemen untuk partai kanan jauh Alternatif untuk Jerman (AfD), diyakini telah memimpin beberapa sesama terdakwa mengelilingi bangunan Reichstag untuk mencari lokasi.

Baca juga : Kunjungan Presiden Jerman, Menperin : Perkuat Kerja Sama Industri

Para terdakwa juga termasuk mantan perwira militer Maximilian Eder dan Ruediger von Pescatore, yang konon memiliki "ketidaksukaan mendalam terhadap institusi negara Jerman dan terhadap tatanan dasar demokratis," demikian pengadilan tinggi Hesse dalam sebuah pernyataan.

Plot organisasi teroris untuk menggulingkan pemerintah Jerman dan menginstal hukum militer terungkap pada 2022. Kelompok tersebut telah merencanakan untuk menggantikan pemerintah dengan sebuah dewan mirip kabinet dan sayap militer sejak Agustus 2021, menurut dakwaan.

Para penjahat tersebut mengumpulkan hampir US$550.000 dalam dana dan memiliki akses ke gudang senjata yang besar, menurut Jaksa Penuntut Umum. (BBC/Z-3)