Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPARTEMEN Kehakiman Amerika Serikat (AS), Selasa (14/5), memberi tahu Boeing telah melanggar syarat-syarat perjanjian 2021 di mana perusahaan tersebut menghindari tuduhan pidana atas dua kecelakaan fatal Boeing 737 Max.
Setelah serangkaian kesalahan keselamatan awal tahun ini, termasuk pelonggaran pintu yang terlepas dari penerbangan Alaska Airlines sesaat setelah lepas landas, Departemen Kehakiman mengatakan Boeing sekarang dapat diproses secara pidana.
Dalam perjanjian penundaan penuntutan dari tahun 2021, Boeing membayar US$2,5 miliar sebagai denda dan berjanji untuk meningkatkan protokol keselamatan dan kepatuhannya.
Baca juga : Jumlah Kejahatan di Indonesia Naik 0,66 Persen di Akhir April
Dalam surat kepada hakim federal yang mengawasi perjanjian sebelumnya, Departemen Kehakiman mengatakan mereka telah memberi tahu perusahaan "pemerintah telah menentukan bahwa Boeing melanggar kewajibannya" dalam beberapa bagian dari perjanjian 2021 "dengan tidak merancang, menerapkan, dan menegakkan program kepatuhan dan etika untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran hukum penipuan AS di seluruh operasinya."
Pemberitahuan ini datang saat departemen melakukan penyelidikan baru terhadap operasi Boeing setelah insiden di pesawat Boeing yang dioperasikan oleh Alaska Airlines, di mana pelonggaran pintu terlepas saat tengah penerbangan. Kesepakatan sebelumnya telah menyelesaikan penyelidikan penipuan sebelumnya terkait pengembangan pesawat 737 Max perusahaan.
Dalam surat kepada Hakim Distrik AS Reed O'Connor di Fort Worth, Texas, jaksa Departemen Kehakiman mengatakan: "Karena gagal sepenuhnya memenuhi syarat dan kewajiban dalam DPA, Boeing dapat dituntut oleh Amerika Serikat atas pelanggaran pidana federal yang diketahui Amerika Serikat, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pelanggaran yang dijelaskan dalam Paragraf 1 DPA dan dikenakan pada Informasi Pidana satu count yang menyertai DPA, atau pelanggaran terkait perilaku yang dijelaskan dalam Pernyataan Fakta DPA." (CNN/Z-3)
North American Aerospace Defense Command (NORAD) mengumumkan bahwa sejumlah pesawatnya akan segera tiba di Pituffik Space Base, Greenland.
Putra Donald Trump adalah salah satu investor di tambang 'unsur tanah jarang' pertama di pulau Arktik tersebut.
Tiga uskup agung Katolik AS mengatakan bahwa landasan moral untuk tindakan Amerika di dunia dipertanyakan akibat penggunaan atau ancaman kekuatan militer kembali.
ANCAMAN Donald Trump pada Sabtu (17/1) untuk mengenakan tarif pada delapan negara Eropa kecuali mereka mendukung rencananya untuk membeli Greenland mengejutkan banyak orang.
ANCAMAN perdagangan Trump terhadap pemerintah Eropa terkait Greenland meningkatkan kemungkinan bahwa pemerintah Eropa akan mengurangi kepemilikan aset AS mereka.
PARA pemimpin Kristen senior di Jerusalem, Palestina, memperingatkan campur tangan pihak luar yang mengancam masa depan Kekristenan di Tanah Suci, khususnya Zionisme Kristen.
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons soal pernyataan koalisi masyarakat sipil terkait potensi rekayasa atau dijebak aparat yang diatur pada Pasal 16 KUHAP.
KPK menyebutkan total suap yang diterima oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yakni sebesar Rp2,6 miliar yang didapat dari tiga klaster tindak pidana, berikut rinciannya
Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah menegaskan pihaknya akan menindak tegas apabila ada prajurit yang terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank Ilham Pradipta, 37.
ANGGOTA DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyoroti rencana TNI melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi terkait narasi aksi demonstrasi hingga darurat militer.
ICJR menilai kasus kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob Polri, bukan sekadar pelanggaran etik.
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved