Taiwan Kecam Pengumuman Sepihak Tiongkok soal Perubahan Penerbangan 

TAIWAN melalui siaran pers pada Sabtu (27/4), mengajak dunia internasional, termasuk Indonesia untuk mendesak Tiongkok menggelar negosiasi terkait perubahan penerbangan W122 dan W123. Ajakan ini didasarkan pada pengumuman sepihak yang dilakukan Tiongkok terkait penerbangan W122 dan W123 akan berjalan sebanyak enam kali dalam satu hari.

Padahal, sebagaimana ditetapkan ICAO, perubahan terhadap jaringan penerbangan wajib dikoordinasikan dengan semua wilayah informasi penerbangan yang berdekatan. 

Menurut Taiwan, perubahan itu tidak hanya melanggar peraturan dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), tetapi juga berdampak serius terhadap keselamatan penerbangan di kawasan Asia-Pasifik dan perdamaian serta stabilitas di Selat Taiwan.

Baca juga : Taiwan Kecam Tiongkok atas Perubahan Rute Penerbangan Sepihak

"Serta melemahkan status quo dan landasan rasa saling percaya di Selat Taiwan," tulis Taipei Economic and Trade Office in Indonesia. 

Dua penerbangan Tiongkok itu memang berdekatan dengan wilayah Taiwan. Wilayah Informasi Penerbangan Matsu Taiwan berbatasan dengan rute penerbangan W122, sementara Wilayah Informasi Penerbangan Kinmen Taiwan berbatasan dengan rute penerbangan W123 dengan titik terdekat hanya berjarak 1,1 mil. 

Pun demikian, Tiongkok mengumumkan perubahan pada jaringan penerbangan tersebut tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Administrasi Penerbangan Sipil Taiwan, yang merupakan satu-satunya otoritas yang bertanggung jawab. 

Baca juga : Tiongkok Janji Tindak Tegas Kunjungan Wapres Taiwan ke AS

“Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan ICAO dan menggarisbawahi sifat otoriter Tiongkok yang tidak bertanggung jawab,” sebagaimana tertulis di siaran pers. 

Atas dasar pelanggaran tersebut, Taiwan meminta dunia internasional, termasuk Indonesia untuk mendesak Tiongkok menggelar negosiasi dengan Taiwan terkait masalah ini. 

Economic and Trade Office in Indonesia pun menegaskan kerjasama antara Indonesia dan Taiwan. Terdapat sekitar 400.000 warga negara Indonesia yang tinggal, belajar, dan bekerja di Taiwan. Kerjasama ini membuat perdamaian dan stabilitas di Taiwan berpengaruh untuk kepentingan ekonomi dan perdagangan utama serta perlindungan warga negara Indonesia.

“Taipei Economic and Trade Office in Indonesia menyerukan kepada industri, pemerintah, akademisi, penelitian dan media Indonesia untuk menanggapi hal ini dengan serius dan bersama-sama mendesak Tiongkok untuk bernegosiasi dengan Taiwan guna mengelola potensi risiko penerbangan,” tutup siaran pers tersebut. (Z-7)